Ketika Jokowi dulu mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta, saya tidak mendukungnya, bukan urusan saya. Mau sesukses apapun seorang Jokowi menjadi gubernur Jakarta, tidak akan mempengaruhi saya. Akankah ketika Monas bebas sampah dan Jakarta bebas macet mempengaruhi kehidupan saya? Oh tidak bro, di Batam lancar-lancar saja tuh.
Hanya saja, memang beberapa kali saya sempat adu argumentasi mengenai beberapa hal tentang Jokowi ketika memimpin Jakarta dengan sejumlah kawan. Itupun sebatas tentang berita-berita negatif. Seperti paham cocokologi yang pada akhirnya bisa membawa pada kemusyrikan, contoh kasus Jokowi membawa banjir bagi Jakarta. Dalam islam, yang namanya pembawa sial itu disebut At-Tathoyyur. Sebagai mahluk, tidak ada yang namanya pembawa sebab atau sumber malapetaka.
Nah beda hal ketika Jokowi mau nyapres. Bukan mau jadi gubernur, bupati atau walikota, maupun sekelas kepala desa. Sah-sah saja jika kemudian pendukung Jokowi waktu itu berasal dari berbagai daerah provinsi, suku, agama, maupun golongan. Mengingat skalanya sudah presiden yang akan memimpin Republik Indonesia (biar lebih jelas, saya akan menuliskannya dengan huruf kapital – JOKOWI AKAN MEMIMPIN REPUBLIK INDONESIA). Berbeda kelasnya dengan pemilihan gubernur Jakarta. Walaupun pencalonan Jokowi menjadi presiden, seperti yang kita ketahui bersama, berawal dari menjadi gubernur Jakarta.
Kebijakan seorang gubernur dan presiden, dalam hal jangkauan tentu berbeda. Aturan pemerintah pusat yang dibuat oleh presiden mulai dari subsidi hingga target pembangunan secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi kehidupan saya. Sedangkan peraturan daerah tentu hanya akan berlaku di daerah itu saja. Jadi tidak tepat jika dikaitkan Jokowi nyapres yang nasional dengan Ahok yang mau nyagub di wilayah Jakarta.
Pertanyaannya selanjutnya, ketika saya yang dulu berada di sebelah kanan, haruskah mendukung Ahok untuk nyagub tahun depan? Maka saya jawab, “bukan urusan saya, bro.”
