Partai Nasdem (Nasional Demokrat) merayakan HUT (Hari Ulang Tahun) nya yang ke-11, Jum'at, 11 November 2022 lalu. Namun ada "keriuhan" dalam HUT Partai Nasdem tersebut. Pasalnya dalam acara tersebut, Presiden Jokowi tidak hadir. Bahkan memberi ucapan selamat ulang tahun pun tidak.
Sebenarnya ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara partai politik tak usah dipermasalahkan. Sebab bukan suatu kewajiban atau keharusan bagi Presiden Jokowi untuk hadir.
Namun masalahnya Partai Nasdem adalah partai politik pengusung Presiden Jokowi. Partai Nasdem juga ada di pemerintahan Presiden Jokowi. Agak aneh jika Presiden Jokowi tidak hadir dalam acara "sahabat"nya itu atau sekedar memberi ucapan selamat ulang tahun.
Sedangkan dalam acara partai politik lain, Presiden Jokowi hadir. Dalam acara Partai Golkar misalnya, Presiden Jokowi hadir dan memberikan sambutan. Begitu pula dalam acara Partai Perindo.
Jadi ketidahhadiran Presiden Jokowi dalam HUT Partai Nasdem pantas dipertanyakan. Dalam benak banyak orang mungkin ada sebuah pertanyaan, "Ada apa dan mengapa Presiden Jokowi tidak hadir"?
Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam HUT Partai Nasdem tersebut bisa jadi ada kaitannya dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres (calon presiden) di Pilpres 2024 nanti.
Mungkin Partai Nasdem dianggap tidak beretika. Masih ada dalam pemerintahan Presiden Jokowi tapi sudah menggadang-gadang orang lain sebagai capres. Akan tetapi, bukankah Partai Gerindra yang juga berada di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi melakukan hal yang sama?
Partai Gerindra juga telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Bahkan Partai Gerindra melakukannya lebih awal dari Partai Nasdem. Tapi Presiden Jokowi memberikan reaksi dan sikap yang berbeda, tidak seperti kepada Partai Nasdem.
Itu memang haknya Presiden Jokowi. Tapi dengan begitu, sebagian pihak menyebut Presiden Jokowi telah bersikap kekanak-kanakan.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden sebaiknya bersikap dan memperlakukan partai politik secara adil dan sama.
