Kurang lebih sebulan yang lalu, seorang teman menelpon. Dia seorang PNS (Pegawai  Negeri Sipil). Dia menceritakan bahwa ada seorang "pejabat" ditingkat provinsi menawarkan "jatah" CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) kepada dirinya untuk dua orang.
Maksud teman saya menelpon, barangkali ada keponakan atau saudara saya yang berminat. Masih ada "jatah" satu lagi katanya, sebab "jatah" yang satu mau dia ambil untuk adiknya.
Teman saya juga menjelaskan bahwa untuk jadi CPNS tersebut tidak usah mengikuti rangkaian test sebagaimana biasanya. Cukup melakukan pemberkasan, karena formasi ini adalah "jatah" pejabat. Â
Teman saya kemudian menambahkan, kalau mau mengambil "jatah" CPNS tersebut harus menyiapkan uang Rp. 150 juta. Dijamin lulus dan SK (Surat Keputusan) CPNS akan diberikan 7 (tujuh) bulan kemudian.
Adapun uang sebesar Rp. 150 juta untuk "mahar" CPNS tersebut dalam penjelasan teman saya selanjutnya, tidak usah hari ini tapi seminggu kemudian. Hari ini cukup "uang panjar" tanda jadi sebesar Rp. 25 juta dulu.
Mendapat "kabar gembira" seperti itu justru saya tidak gembira. Saya memang mempunyai seorang keponakan baru lulus Strata satu setahun yang lalu. Kualifikasi ijazahnya pun sesuai dengan formasi CPNS tadi.
Akan tetapi saya menangkap ada banyak keganjilan dari pembicaraan teman saya tadi. Pertama, saya tidak yakin bahwa hari gini masih ada "jatah" CPNS untuk para pejabat. Kedua, tidak adanya mekanisme testing bertentangan dengan aturan dari BKN (Badan Kepegawaian Negara).Â
Ketiga, untuk menjadi seorang CPNS setahu saya tidak dipungut biaya. Kecuali biaya untuk ongkos-ongkos dan alat tulis pribadi.
Keempat, rekrutmen CPNS sejauh yang saya tahu ada masanya, ada waktunya. Hal itu berdasarkan formasi atau kuota dari BKN kepada tiap kementerian/lembaga. Jadi tidak bisa kapan saja dan di mana saja.
Oleh karena saya menangkap ada banyak keganjilan dari pembicaraan teman saya tadi itu, maka saya katakan kepada teman yang menelpon tadi bahwa keponakan saya tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk saat ini. Jadi, "jatah" PNS yang ditawarkan oleh "pejabat" tingkat provinsi itu tidak akan diambil.
