Tingkat kematian yang tinggi, over capacity tempat isolasi dan ICU khusus Covid-19, dan terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di Jakarta, merupakan tiga indikator yang dijadikan alasan bagi gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB total di DKI Jakarta. Rencananya penerapan PSBB total itu akan diberlakukan mulai 14 September 2020.
Sebagaimana telah diberitakan banyak media, rencana penerapan PSBB total di DKI Jakarta itu menuai pro dan kontra. Beberapa menteri pemerintahan Jokowi "menyerang" rencana Anies Baswedan menerapkan PSBB total di DKI Jakarta.
Tak kurang dari tiga orang menteri dan satu orang wakil menteri "menyerang"  kebijakan PSBB Anies Baswedan itu. Mereka adalah Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri  Mahendra Siregar. Mereka berempat mempermasalahkan PSBB semua berdasarkan pertimbangan ekonomi, bukan kesehatan.
Selain tiga orang menteri dan satu orang wakil menteri pemerintahan presiden Jokowi yang "menyerang" kebijakan PSBB Anies Baswedan, beberapa orang politisi juga tak kalah sengit "menyerang" kebijakan PSBB Anies Baswedan. Politikus Partai Gerindra Arif Pouyono dan politikus PDI-P Ruhut Sitompul misalnya, bahkan menyalahkan sedemikian rupa kebijakan yang telah dan akan diambil oleh Anies Baswedan mengenai penerapan PSBB.
Sikap para pembantu presiden Jokowi dan beberapa orang politisi pendukung presiden Jokowi yang "menyerang" kebijakan PSBB Anies Baswedan sesungguhnya agak sedikit  aneh karena kontrdiksi dengan apa yang akhir-akhir ini disampaikan oleh presiden Jokowi sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa presiden Jokowi menyatakan bahwa kesehatan masyarakat lebih penting daripada ekonomi. Artinya, dari perkataan presiden itu bisa dipahami bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan kesehatan daripada ekonomi.
Sesungguhnya kebijakan Anies Baswedan tentang penerapan kembali PSBB total di DKI Jakarta, akan tetap dilematis dan menuai pro dan kontra. Kini atau nanti PSBB diterapkan tetap akan menuai kontroversi.
Kini ketika PSBB mau segera diterapkan Anies Baswedan, banyak pihak yang mengkritisi karena dianggap menghambat ekonomi dan membuat warga susah. Kalau pun nanti setelah semakin banyak korban berjatuhan dan kasus positif terinfeksi virus corona semakin tak terkendali Anies Baswedan baru menerapkan PSBB, juga pasti akan banyak dikritisi. Anies Baswedan akan dikatakan terlambat menerapkan PSBB.
Hal seperti itu tak bisa dilepaskan karena faktor rivalitas politik dan residu Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Pihak-pihak yang berseberangan dengan Anies Baswedan senantiasa "menyerang" setiap kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan, termasuk masalah rencana penerapan PSBB kembali itu. Tak peduli kebijakan itu baik atau tidak untuk masyarakat.
Padahal seharusnya masalah politik dan perbedaan pandangan bisa dikesampingkan. Apalagi dalam situasi pandemi covid-19 saat ini. Semua perlu bersatu bergandengan tangan agar wabah Covid-19 segera berlalu.
Sekarang ini pemerintah Indonesia suka atau tidak harus bisa menerima kenyataan dan mengakui karena telah gagal mengendalikan atau menangani wabah Covid-19. Bukti sahihnya karena Indonesia telah di-lockdown oleh 59 negara lain. Ke-59 negara itu melarang warganya untuk pergi ke Indonesia dan tidak menerima warga Indonesia ke negara mereka.
Faktor kegagalan Indonesia menangani wabah Covid-19 sejauh ini mungkin disebabkan karena ketidakkompakan antar unsur atau pihak. Baik di pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Selama ini dalam menangani wabah Covid-19 faktor kepentingan politik mungkin lebih menonjol daripada faktor kepentingan masyarakat.
