Majunya anak dan menantu Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam kontestasi Pilkada Solo dan Medan menjadikan isu politik dinasti ramai diperbincangkan banyak kalangan. Tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang membangun dinasti politik pun berhembus kencang.
Tentu saja Gibran dan Bobby menjadi perbincangan hangat karena ia adalah anak dan menantu dari orang nomor satu di negeri ini. Seandainya mereka berdua bukan anak dan menantu presiden, mungkin adem-adem saja.
Saat ini Gibran sudah pasti mendapat tiket di Pilkada Solo melalui PDI-P. Sedangkan Bobby digadang-gadang akan diusung partai Golkar di Pilkada Medan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada pernyataan secara resmi dari internal partai Golkar.
Gibran dapat previllege dari PDI-P sebagai partai pengusung di Pilkada Solo. Bahkan demi Gibran PDI-P rela "membuang" kader setianya, Achmad Purnomo yang lebih dulu dipersiapkan sebagai calon walikota Solo. Tentu saja PDI-P pasti memiliki kalkulasi politik yang matang, sehingga berani memberi "karpet merah" kepada Gibran.
Banyak pihak menyebut bahwa previllege yang diberikan PDI-P kepada Gibran tidak lain karena Gibran bukan orang biasa, tapi anak seorang Presiden, yang bernama Joko Widodo. Faktanya memang begitu. Gibran memang anak seorang  presiden RI.
Akan tetapi dalam beberapa kesempatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa terjunnya sang anak sulung, Gibran Rakabuming Raka termasuk sang menantu ke kancah politik dengan mencalonkan diri  menjadi calon kepala daerah tidak termasuk dari politik dinasti. Hal itu dikarenakan dirinya tak pernah mencampuri atau mengkondisikan anak atau menantunya. Jabatan kepala daerah rakyat sendiri yang menentukan bukan presiden.
Menurut persepsi Presiden Jokowi, politik dinasti itu jika seseorang yang memiliki ikatan keluarga diberi atau diangkat dalam suatu jabatan. Jadi kalau seseorang tidak diberi atau diangkat dalam suatu jabatan, tapi dipilih atau ditentukan oleh rakyat walau seseorang itu ada ikatan keluarga bukanlah politik dinasti.
Senada dengan Presiden Jokowi, partai pengusung Gibran di Pilkada Solo, yakni PDI-P melalui kadernya Ahmad Basarah juga menepis anggapan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Walikota Solo sebagai politik dinasti. Menurut Basarah, politik dinasti adalah politik  regenerasi kekuasaan atau jabatan politik yang  bersifat turun temurun tanpa adanya proses elektoral dan pemilihan langsung oleh rakyat.
Presiden Jokowi, PDI-P, atau pun siapa saja boleh memberikan definisi atau tafsiran tentang politik dinasti. Memang Mahkamah Konstitusi pun membolehkan politik dinasti. Artinya politik dinasti tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi sah-sah saja jika Gibran, Â Bobby, atau yang lainnya terlibat atau melibatkan diri dalam politik dinasti.
Sesungguhnya tidak fair jika publik terus mempermasalahkan Gibran atau Bobby. Sebab dalam hal ini Gibran dan Bobby tidak sendirian. Selain Gibran dan Bobby yang anak dan menantu seorang presiden, banyak pula anak, keponakan, atau keluarga pejabat publik yang terjun dalam ajang Pilkada. Â
Sebutlah anak perempuan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang akan  maju di Pilkada Tangerang Selatan. Kemudian ada keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang juga akan maju menjadi Calon Walikota Tangerang Selatan menjadi kompetitor anak perempuan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.
