Ketika Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Tidak Berbeda Kebijakan

Selama ini sebagian orang memandang bahwa antara gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden RI Joko Widodo selalu berbeda kebijakan dalam hal penanganan Covid-19. 

Bahkan lebih jauh lagi ada pandangan lain, bahwa pemerintah pusat dalam hal ini presiden "selalu menjegal" apa yang menjadi kebijakan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19.

Pandangan bahwa pemerintah pusat "selalu menjegal" apa yang menjadi kebijakan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19 mencuat pertama kali ketika Anies Baswedan membentuk Tim Tanggap Covid-19 DKI jakarta pada bulan Maret lalu. 

Tetapi oleh Presiden Jokowi,  melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tim bentukan Anies Baswedan itu diubah menjadi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta diselaraskan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020.  

Kemudian di awal terjadinya kasus Covid-19 Anies Baswedan ingin menerapkan kebijakan lockdown untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. 

Akan tetapi Presiden Jokowi tidak menyetujuinya. Presiden Jokowi waktu itu berulang kali menyampaikan di hadapan media bahwa kebijakan lockdown adalah kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan mudik, Anies Baswedan menegaskan berkali-kali bahwa warga masyarakat diimbau untuk tidak mudik demi menjaga penularan Covid-19 ke daerah-daerah. Akan tetapi Presiden Jokowi berpendapat lain.

Menurut Presiden Jokowi mudik memang beresiko menularkan virus, tetapi ada dua kelompok yang tidak bisa dilarang. Yaitu mereka yang mudik karena alasan ekonomi dan mudik karena alasan tradisi turun temurun.

Tetapi dalam perkembangan kemudian Presiden Jokowi juga akhirnya mengeluarkan kebijakan tentang larangan mudik. Menurut presiden mudik dilarang tetapi pulang kampung  diperbolehkan.

Selain itu ada beberapa kebijakan Anies Baswedan yang lain sebagai gubernur DKI Jakarta yang tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat (Presiden Jokowi). Seperti tentang publikasi kasus Covid-19, tentang karantina wilayah, tentang operasional tarnsportasi, dan sebagainya.

Akan tetapi belakangan ini "perbedaan" kebijakan antara Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta dengan Presiden Jokowi tidak terlihat lagi.

Sewaktu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) DKI Jakarta yang dimulai tanggal 10 April sampai dengan 23 April 2020 berakhir, Anies meminta perpanjangan PSBB kepada presiden c.q. Menteri Kesehatan RI. Kali ini Presiden Jokowi setuju dengan kebijakan Anies Baswedan.

Periode kedua PSBB pun diterapkan oleh Anies Baswedan mulai tanggal 24 April sampai tanggal 22 Mei 2020, dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 412 tahun 2020. Artinya PSBB di DKI jakarta diperpanjang selama 28 hari.

Terkait dikabulkannya permohonan perpanjangan PSBB di DKI jakarta tersebut, Anies Baswedan mengucapkan berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Anies Baswedan mengusulkan perpanjangan PSBB di DKI jakarta karena kasus positif Covid-19 di ibu kota masih terus mengalami peningkatan.

Selain masalah persamaan kebijakan tentang perpanjangan PSBB di DKI jakarta, antara Gubernur Anies Baswedan dan Presiden Jokowi juga memiliki satu persamaan kebijakan lain. Yaitu tentang relaksasi (pelonggaran) PSSB.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada awal Mei 2020 lalu, salah seorang "pembantu presiden", yakni Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan wacana relaksasi (pelonggaran) PSBB. Salah satu maksud dari relaksasi (pelonggaran) PSBB itu untuk menjaga agar kegiatan ekonomi tetap hidup. Sontak hal tersebut mengundang banyak reaksi keras dari beberapa pihak.

Belakangan Presiden Jokowi membantah adanya wacana relaksasi (pelonggaran) PSBB tersebut. Sebagaimana dilansir banyak sumber, dalam rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di istana Merdeka, melalui konferensi video (18/05/2020) Presiden Jokowi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan tentang pelonggaran PSBB.

Kebijakan Presiden Jokowi tersebut tentu senada dengan kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Anies Baswedan pun sama, bahkan belum memikirkan untuk melakukan relaksasi (pelonggaran) PSBB di DKI Jakarta.

Kekompakan kebijakan antara Presiden Jokowi dan kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan diharapkan terus berlanjut dan membuahkan hasil yang positif, berupa menurunnya atau berkurangnya kasus Covid-19 khususnya di DKI jakarta. Adanya perbedaan kebijakan, selain akan kurang bagus dalam konteks penanganan Covid-19, juga akan menimbulkan persepsi yang kurang baik di masayarakat.

Antara Presiden Jokowi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebetulnya memiliki hubungan yang sangat erat. Pada periode pertama presiden Jokowi mencalonkan diri jadi presiden, Anies Baswedan merupakan salah seorang konseptor ide-ide kampanye presiden Jokowi.

Waktu itu Anies Baswedan selalu setia menemani presiden Jokowi melakukan kampanye ke berbagai wilayah tanah air. Di mana ada presiden Jokowi di situlah ada Anies Baswedan. Jejak digital bisa membuktikan hal itu.