Dalam rangka meringankan beban warga masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, pemerintah mengambil langkah nyata dengan menyiapkan paket sembako. Paket sembako tersebut rencananya akan diberikan kepada warga masyarakat selama 3 (tiga) bulan, yakni mulai April -- Juni 2020. Pendistribusian paket sembako itu dilakukan selama dua kali dalam sebulan.
Paket sembako itu antara lain berisi beras 10 kg, mie instan 10 bungkus, sarden 2 kaleng, kornet 2 kaleng, susu 1 liter, dan minyak goreng 2 liter. Total nilai paket sembako itu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
Beberapa waktu lalu sebagian paket sembako itu sudah didistribusikan. Akan tetapi distribusi sempat tersendat karena produksi tas kemasan paket sembako belum siap. Tas kemasan paket sembako itu dibuat khusus dengan bertuliskan "Bantuan Presiden", pesan-pesan protokol pencegahan Covid-19, dan logo Kementerian Sosial RI.
Ketersendatan distribusi paket sembako karena masalah kemasan yang belum siap kemudian menjadi sorotan banyak pihak. Mereka menyoroti seakan-akan pemerintah lebih mementingkan kemasan paket sembako daripada isinya. Padahal rakyat sudah menunggu karena sangat membutuhkan bantuan itu.
Beberapa anggota DPR juga turut menyoroti hal tersebut. Â Bahkan kritik mereka terkait tas sembako bertuliskan "Bantuan Presiden" cukup pedas dan tajam.
Seperti dilansir banyak sumber, anggota DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) sekaligus Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto mengatakan bahwa rakyat membutuhkan isi tas, bukan tasnya. Tasnya tidak menjadi hal penting bagi rakyat. Bahkan Yandri menyebut secara sinis bahwa rakyat tidak akan makan tasnya, tapi isinya.
Kemudian anggota DPR RI dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Mardani Ali Sera sebagaimana cuitannya dalam akun twitter @MardaniAliSera menyoroti masalah tas cukup tajam. Ia mengatakan bahwa hal-hal teknis jangan sampai menunda hal-hal yang urgent ke masyarakat. Tas pun menurut Mardani sebaiknya ditulis "Bantuan Negara" Â (bukan "Bantuan Presiden").
Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon juga demikian. Ia menyoroti masalah tas sembako dengan pedas dan tajam. Sebagaimana cuitannya dalam akun twitter @fadlizon, ia menyebut bahwa tas paket sembako tidak perlu pakai "logo pencitraan". Ia juga menyebut bahwa yang dibutuhkan rakyat adalah isinya.
Selain para anggota DPR RI, banyak pula pihak lain seperti pengamat politik yang melontarkan kritik serupa. Kritik yang dilontarkan tentu saja dalam rangka melakukan kontrol terhadap pemerintah yang mereka nilai telah melakukan hal yang kurang baik dan pantas.
Di dalam negara demokrasi kritikan bukanlah sesuatu yang haram, bahkan wajar. Apalagi ketika kritikan itu disampaikan oleh para anggota legislatif. Sebab ketika mereka melakukan kritik, mereka sedang menjalankan salah satu fungsi legislatif yaitu pengawasan.
Mengenai logo atau tulisan yang tercantum dalam tas sembako, jika dilihat dari perspektif lain sebagiannya malah bagus. Sebab dalam tas sembako tersebut ada pesan-pesan atau imbauan dalam rangka pencegahan Covid-19. Hal tersebut sebagai pengingat bagi masyarakat agar senantiasa disiplin melakukan upaya pencegahan agar penularan Covid-19 tidak terus menyebar.
