Mohon tunggu...
Wiwin Zein
Wiwin Zein Mohon Tunggu... Pembelajar. Penikmat Filsafat. Pemerhati SepakBola. Penonton Politik. Non-Partisan.

Tinggal di Cianjur

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Sertifikasi Perkawinan, Quo Vadis?

21 November 2019   00:26 Diperbarui: 21 November 2019   00:29 38 1 0 Mohon Tunggu...

Sejak Menko PMK Muhadjir Effendy melontarkan wacana dan rencana mengenai pasangan yang akan menikah harus memiliki sertifikat pranikah terlebih dahulu, pro kontra masih berlanjut sampai saat ini. Ada pihak yang setuju dan mendukung,  tetapi ada juga pihak yang tidak setuju dan menolak. Sertifikat tersebut dapat diperoleh setelah pasangan yang akan menikah mengikuti suatu kegiatan yang berisi pemberian materi tentang perkawinan, tentang keluarga, dan tentang kesehatan. Nama kegiatan itu sendiri belum jelas dan pasti. Apakah Kursus/pembekalan Pranikah, Bimbingan Perkawinan, atau Sertifikasi Perkawinan ? Sebab Menko PMK sendiri menyebut kegiatan yang digagasnya itu dengan sebutan yang berbeda-beda. Suatu waktu Menko PMK menggunakan istilah Kursus/pembekalan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan. Tetapi di lain waktu Menko PMK menyebutnya dengan Sertifikasi Perkawinan.

Kejelasan penggunaan istilah adalah hal penting, sebab masing-masing istilah memiliki makna berbeda. Dalam konteks kegiatan yang digagas Menko PMK di atas, istilah Kursus/pembekalan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan dengan Sertifikasi Perkawinan tentu memiliki makna berbeda. Bahkan juga akan mengakibatkan konsekuensi berbeda. Orang mungkin setuju dengan istilah Kursus/pembekalan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan, tetapi belum tentu setuju dengan istilah Sertifikasi Perkawinan. Saya sendiri setuju dengan penggunaan istilah Kursus/ pembekalan Pranikah atau Bimbingan Perkawinan, dan pernah menulis di Kompasiana mengenai hal tersebut (Kursus Pranikah, Mungkinkah ?, 18 November 2019). Akan tetapi saya tidak setuju dengan istilah Sertifikasi Perkawinan. Sebab dalam istilah "sertifikasi" terkandung makna implisit "memaksa", "mempersulit", dan"memberatkan".

"Sertifikasi" bisa diartikan sebagai tahap lanjutan dari penerapan standar yang bertujuan untuk pengeluaran sertifikat. Sertifikat sendiri merupakan jaminan tertulis yang menyatakan bahwa produk, jasa, atau individu telah memenuhi persyaratan sesuai standar atau spesifikasi tertentu yang dipersyaratkan (Buku Pintar Budi Daya 15 Ikan Konsumsi, hal.166). Dalam "sertifikasi" tersirat tujuan terpenuhinya standar kualitas dan adanya jaminan mutu.

Apakah sertifikasi dalam perkawinan diperlukan ? Dalam hal ini perlu dibedakan dan harus dipahami bahwa masalah perkawinan berbeda dengan sebuah produk, barang, atau jasa. Sebuah produk, barang, atau jasa memerlukan standar kualitas dan adanya jaminan mutu. Sedangkan perkawinan bukanlah produk, barang, atau jasa. Tanpa adanya standar kualitas dan jaminan mutu, perkawinan akan tetap bisa dilangsungkan.

Apakah dengan telah memiliki sertifikat perkawinan, pasangan pengantin dijamin akan bisa menempuh kehidupan keluarga lebih baik daripada pasangan pengantin lain yang tidak memiliki sertifikat ?  Secara teori mungkin ya, tapi dalam prakteknya belum tentu. Bahkan hal sebaliknya bisa saja terjadi.

Tujuan dari sertifikasi perkawinan secara eksplisit disampaikan oleh Menko PMK, paling tidak ada dua. Pertama, agar pasangan tidak mudah bercerai karena memiliki  wawasan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.  Kedua, agar pasangan memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Jika dua hal itu yang menjadi tujuan, dalam kegiatan kursus pranikah yang sudah berjalan di kementerian agama melalui KUA-KUA pun sudah dilaksanakan. Termasuk mengenai masalah kesehatan pun menjadi bagian materi yang disampaikan dalam kegiatan kursus pranikah  tersebut. Artinya, tidak perlu ada format kegiatan sertifikasi perkawinan. Maksimalkan saja kegiatan kursus pranikah yang sudah berjalan sejak lama di kementerian agama tersebut. Revitalisasi dari segi sarana prasarananya, kualitas narasumbernya, termasuk support anggaran yang cukup.

Bagi sebagian (besar ?) masyarakat, sertifikasi perkawinan justeru akan menjadi beban baru. Perkawinan yang seharusnya bisa dilangsungkan dengan mudah, dengan adanya sertifikasi perkawinan akan menjadi terasa sulit. Apalagi bagi calon pasangan pengantin yang memiliki segudang kesibukan, atau bagi pasangan calon pengantin yang tinggal di pelosok, sertifikasi perkawinan adalah beban ganda bagi mereka. Kalau lah format sertifikasi perkawinan secara kaku tetap dipaksakan, sebenarnya apa yang jadi tujuan sertifikasi perkawinan tersebut ?  sertifikasi perkawinan, quo vadis ?

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x