Mohon tunggu...
Wiwik Winarsih
Wiwik Winarsih Mohon Tunggu... Konsultan - Hati yang gembira adalah obat

Pekerja Lepas

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Artikel Utama

Ada Apa dengan Dana BOS Kita?

13 Februari 2020   20:15 Diperbarui: 17 Februari 2020   03:20 862
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi infrastruktur sekolah (KOMPAS/Didie SW)

Tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2009 (satu dekade lalu) satuan biaya BOS telah melonjak tinggi. Pada tahun 2009 satuan biaya BOS dibedakan antara sekolah di pedesaan dan di perkotaan. 

Saat itu satuan biaya BOS untuk jenjang SD di pedesaan sebesar Rp 397.000/siswa/tahun dan untuk SMP di pedesaan sebesar Rp 570.000/siswa/tahun. 

Hal ini menunjukkan besarnya satuan biaya BOS sudah mengikuti kemahalan harga barang dan jasa dan terus-menerus disesuaikan untuk mencapai standar biaya operasional sekolah.

Tetapi mengapa dengan terus meningkatnya dana BOS juga terus menerus muncul pertanyaan, keraguan, dan kekhawatiran tentang mutu pendidikan. 

Setelah biaya operasional sekolah ditambah mengapa mutu pendidikan tidak meningkat seperti yang diharapkan? Ambillah contoh rerata nilai Ujian Nasional (UN) jenjang SMP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Pada tahun 2015 nilai reratanya adalah 71,66 dan untuk tahun 2019 nilai reratanya 65,69. Kok malah turun? Percaya atau tidak untuk jenjang SMA (jurusan IPA dan IPS) rerata nilai UN mata pelajaran Bahasa Indonesia juga turun.

Apabila pembaca penasaran silakan di lihat di https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id. Jadi selama ini dana BOS digunakan untuk apa saja?

Terkait dana BOS, hanya menaikkan nilai dananya rasanya akan membuat masalah-masalah pengelolaan BOS yang selama ini muncul menjadi kurang kesempatan untuk diselesaikan.

Meningkatkan pengendalian, kerja sama, sosialisasi yang efektif dan kontrol sangat diperlukan agar semua pihak yang mengelola dana BOS bergerak seiring menuju arah yang sama dengan kecepatan dan batas waktu yang sama. 

Diperlukan sosialisasi yang seragam, tidak satu petugas mengatakan A petugas yang lain mengatakan B, dan di sediakan informasi lebih banyak yang lebih praktis (buku saku) dengan topik khusus yang mudah di akses oleh sekolah.

Apabila pengendalian tidak kuat dipastikan malapetaka anggaran lem aibon di DKI Jakarta dapat terjadi di mana-mana.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun