[Pro-kontra] Gaji Kepala Daerah Akan Dinaikkan untuk Cegah Korupsi

Gaji Kepala Daerah akan dinaikkan untuk cegah korupsi? (kompasiana.com, Jumat 07 desember 2018)Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan sedang mengkaji penyesuaian nominal remunerasi kepala daerah di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan alasan di balik kajian tersebut, "Masih banyaknya pejabat selevel kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan harus berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Ia juga mengharapkan ada masukan serta saran yang solutif untuk menentukan kebijakan terkait remunerasi kepala daerah. 

Tetapi, tentu ada keraguan dari publik mengenai seberapa efektif kebijakan kenaikan remunerasi dalam menekan angka praktik korupsi para kepala daerah. Selain itu, apakah banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan KPK dapat menjadi motif yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi nominal remunerasi?              

Menurut saya Atas kajian dan rencana yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini, setinggi apapun gaji dinaikkan  kalau seseorang pernah melakukan korupsi dan tidak diketahui orang lain atau hukum yang ditegakkan secara tidak maksimal maka ia akan terus melakukan tindakan korupsi dan tidak akan pernah merasa puas apa yang ia dapatkan. 

Dengan menaikkan gaji justru dapat menjadi salah satu pintu maraknya praktik transaksional. ketika seseorang dijanjikan menjabat suatu posisi dengan gaji yang besar, orang akan berebut untuk bisa mendapat posisi itu. Perebutan itu tentunya dikhawatirkan akan memperparah praktik transaksional yang kini sudah ada. 

Jadi menaikkan gaji bukanlah solusi untuk mencegah korupsi justru memperparah korupsi, seharusnya menegakkan hukum secara maksimal seperti membangun kpk di seluruh propinsi, rekrut para hakim dan jaksa yang bersih dan idealis di daerah, tetapkan hukuman mati, dibangun kepolisian khusus kpk, dan dibangun penjara khusus kruptor supaya memberikan efek jera terhadap para koruptor.