Konstestasi politik cendrung membawa perpecahan, karena didalam politik sulit untuk mempersatukan pendapat, malah antara satu golongan dengan golongan yang lainnya tidak dapat untuk menghargai perbedaan pendapat yang terjadi. Karena didalam politik tidak ada sahabat setia, dan tidak pula ada musuh yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan.
Sejauh ada kepentingan dan menguntungkan, disitu baru ditemui kata sependapat dan mupakat. Tapi apa bila disana tidak ada kepentingan dan keuntungan, maka terjadilah pengkotakan. Dan yang tragisnya kedua belah pihak yang berseberangan saling kritik, saling hujat yang dibarengi dengan bunga bunga fitnah. Inilah demokrari sependapat untuk tidak sependapat.
Suasana politik ditanah air, belakangan ini cenderung memanas. Apa lagi menjelang semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden -- Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang sudah diambang pintu. Para petinggi elit partai, mulai melancarkan manuver manuver politiknya, dan yang ironisnya pihak Pemerintah dibawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) -- Jusup Kalla (JK) turut latah terbawa arus konstestasi politik.
Hubungan Presiden Jokowi dengan pelaksanaan Pilpres 2019, memang tidak bisa untuk dipisahkan. Karena jauh jauh hari Jokowi selaku Presiden Patahana mempunyai keinginan yang besar, untuk kembali mencalonkan diri turut dalam konstestasi politik pada Pilpres 2019 yang akan datang.
Bahkan beberapa Partai Politik, telah menyatakan kesiapan mereka untuk mencalonkan kembali Presiden Jokowi menjadi Calon Presiden dalam Pilpres 2019. Koalisi partai yang menyatakan siap untuk mencalonkan kembali Jokowi sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 bukan tanggung tanggung, adalah partai partai besar yang memiliki jumlah kursi di lembaga legeslatif yang mendekati persaratan presidential threshold (PT) 20 % atau 25 % suara sah nasional pada Pemilihan Umum (pemilu) 2014.
Ada lima Partai Politik yang telah menyatakan mencalonkan kembali Presiden Jokowi menjadi Calon Presiden Pada Pilpres 2019 yang akan datang. Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara pada Pemilu 2014 sebesar 23.681.471 atau 18,95%. Kemudian partai Golkar dengan perolehan suara, 18.432.312 atau 14,75%. Menyusul Partai Nasdem dengan perolehan suara 8.402.812 atau 6,72%, PPP dengan perolehan suara 8.157.488 atau 6,53%. Dan Hanura dengan perolehan suara 6.579.498 atau 5,26%.
Jika melihat dari peta perolehan suara para partai politik pendukung Jokowi pada Pemilu 2014 yang lalu, dapat dipastikan bahwa Jokowi mulus untuk melangkah menjadi calon Presiden pada Pilpres 2019 yang akan datang.
Namun karena ini adalah peta politik, peta dukungan ini dapat saja berobah dalam hitungan menit. Akan tetapi jika melihat kesolitan para petinggi elit partai yang mendukung pencalonan kembali Jokowi sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019, nampaknya peta ini sulit untuk berobah. Ditambah lagi adanya balas jasa yang diberikan oleh Jokowi kepada masing masing Partai politik yang mendukukungnya, dengan memberikan jabatan Menteri dalam Kabinet Kerja yang dibangun oleh Jokowi.
Koalisi Keummatan dan Koalisi Kerakyatan :
Dalam konstek seperti ini, tentu menimbulkan pertanyaan, siapa calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dihadapi oleh Jokowi pada Pilpres 2019 yang akan datang? Pertanyaan ini memang sulit untuk dijawab. Karena yang baru terlihat pesaing berat Jokowi dalam Pilpres 2019 baru terlihat datangnya dari kubu Partai Gerindra, yang telah menetapkan Ketua umumnya LetjenTNI Purn Prabowo Subiato sebagai calon Presiden yang diusung oleh Partai Gerindra.
Jika melihat dari peta perolehan suara Partai Gerindra pada Pemilu 2014 yang lalu, Partai Gerindra hanya memperoleh suara sebesar 14.760.371 atau 11,81%. Lantas partai mana saja yang akan mendukung Partai gerindra untuk mencalonkan Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden 2019?. Lagi lagi pertanyaan ini juga sulit untuk dijawab.
