Sistim pemasaran terhadap Bahan Bakar Minya (BBM) dan gas  ditubuh Badan Usaha Milik Negara  (BUMN) yang bernama PT. Perusahaan Tambang Minyak Nasional (Pertamina) dinilai tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat, khusunya masyarakat miskin yang ada di Indonesia.
Ketika masyarakat menggunakan minyak krosin ( minyak tanah) dengan harga bersubsidi, masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan minyak krosin tersebut. Pada hal masyarakat menggunakan minyak krosin adalah sebagai minyak kompor untuk dipergunakan sebagai wadah memasak keperluan rumah tangga.
Minyak krosin itupun belakangan menjadi langka, saling tuduh antara pihak PT Pertamina dengan para agenpun terjadi. PT Pertamina mengatakan pasokan minyak krosin untuk keperluan masyarakat sudah dihitung, tidak bakal terjadi kelangkaan. Jikapun terjadi kelangkaan, berarti ada agen penyalur yang bermain.
Sedangkan agen penyalur minyak krosin mengatakan, bahwa pasokan untuk kuota pada setiap agen penyalur telah dikurangi oleh pihak PT Pertamina, makanya terjadi kelangkaan. Saling tuduh itupun akhirnya berhenti, setelah pemerintah mencabut subsidi minyak krosin. Harga minyak krosinpun melebihi dari harga BBM sejenis bensin dan solar.
Kebijakan pemerintah mencabut subsidi terhadap minyak krosin secara total, adalah dalam upaya mengalihkan penggunaan minyak krosin yang kemudian diganti dengan gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp 16.000,-/tabungnya, membuat masyarakat menjadi lega. Dapur mereka kembali dapat mengepulkan asap dengan harga gas yang tercangkau.
Sosialisasi terhadap penggunaan kompor gas pun dilakukan oleh pemerintah. Setiap masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga miskin berdasarkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa, pemerintah memberikan satu paket kompor lengkap dengan tabung gasnya secara gratis.
Jika dikalkulasikan harga satu kompor lengkap dengan tabung gasnya berkisar antara Rp 75.000,- sampai Rp 100.000,-/rumah tangga. Pemberian kompor dan gas ini dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap, sampai pada tahun 2000, diperkirakan seluruh rumah tangga miskin telah memiliki kompor gas lengkap dengan tabungnya yang diberikan oleh pemerintah secara geratis dan bertahap itu.
Persoalan gas 3 Kg itupun lancar lancar saja, masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan 3 Kg dipasaran, baik melalui agen penyalur, maupun diwarung warung yang menjual kebutuhan Sembilan bahan pokok (sembako) mulai dari kota sampai kepelosok desa, gas elpiji 3 Kg itu dengan mudah untuk didapatkan.
Kelancaran pasokan gas elpiji 3 Kg itu hanya bertahan tiga tahun. Kemudian persoalan lainpun muncul kepermukaan, walau pasokan lancar, tapi harga mulai naik. Setiap tahun harga gas elpiji 3 Kg itu terus menaik, tidak pernah menurun apa lagi turun naik, sampai pada tahun 2017 harga gas elpiji 3 Kg  mencapai antara Rp 23.000,- sampai Rp 25.000.,- pertabungnya. Sementara Harge Ejeran Terendah (HET) disetiap Provinsi tidak pernah terbuka kepada masyarakat.
Bagi masyarakat yang tergolong miskin, tidak pula mempersoalkan kenaikan dari harga gas elpiji itu, asalkan mereka dengan mudah untuk mendapatkannya. Masyarakat tidak pernah mempertanyakan siapa yang bermain dalam kenaikan harga gas elpiji pada pertahunnya. Pada hal gas elpiji 3 Kg itu dibantu oleh pemerintah melalui pemberian subsidi.
Pemangkasan