Bagi kita kaum Millennial dan Gen-Z, memilih pemimpin yang berkualitas dan mengerti persoalan anak muda itu sangat sulit. Banyak sekali rintangan yang perlu dilewati seperti generasi tua yang tidak paham akan persoalan anak muda hingga kebijakan-kebijakan boomers yang tidak berpihak pada generasi muda. Hal-hal yang menggelisahkan dan malah membuat banyak generasi muda menjadi apatis.
Seperti misalnya isu korupsi yang tentunya menjadi musuh besar generasi muda saat ini. Banyaknya praktik korupsi ini seolah-olah mengabaikan suara anak muda begitu saja. Selain itu, generasi muda kita juga kini lebih melek terhadap isu lingkungan dan juga isu sosial lainnya. Sudah menjadi tugas generasi muda saat ini untuk memilih pemimpin yang berkemampuan dan mengerti isu-isu penting bagi kehidupan anak muda.
Melalui pilkada 2020 kali ini, kita generasi muda tentu bisa memperjuangkan hak-hak dasar kita dengan cara memilih pemimpin yang memiliki visi misi dan juga melibatkan generasi muda dalam kampanye mereka. Pada pilakada 2020 kali ini, ada satu politisi yang menjadi sorotan seperti Rahayu Saraswati Djojohadikusumo yang mencalonkan diri menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
Anti Pelecehan dan Kekerasan Seksual
Rahayu Saraswati dikenal sebagai aktifis anti perdagangan manusia, selain itu Saras juga pernah berada di Komisi VIII DPR RI yang menjadikan dirinya lebih fokus dalam persoalan perempuan. Komisi VIII menjadi ajang keseriusan bagi Saras mengangkat harkat dan martabat perempuan.
Dalam masa kampanye menjadi Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Saraswati pun mengalami pelecehan seksual dari lawan politiknya sebanyak dua kali. Namun hal tersebut membuatnya terus maju dan pantang menyerah melawan pelecehan dan kekerasan seksual. Sebelumnya selama di legislatif, ia ikut aktif memperjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Selama di DPR Komisi VIII Rahayu Saraswati salah seorang yang memperjuangkan UU Penyandang Disabilitas. Bahkan Rahayu Saraswati juga sempat mengkritik Pemerintah atas lambannya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terhadap UU Penyandang Disabilitas.
Anti Korupsi dan Money Politic
Pada sebuah wawancara dengan Femina, Saraswati mengatakan bahwa dirinya sangat anti terhadap money politic karena menurutnya hal tersebut adalah sebuah pembodohan.
"Saya lebih baik kalah daripada menang karena bagi-bagi amplop. Menggadaikan suara dengan amplop berarti membodohi rakyat dan mengkhianati masa depan bangsa. Karena itu, satu-satunya strategi saya adalah pendidikan politik," ungkap Saras.
