Memang, salah satu parameter menghitung keberhasilan pembangunan sebuah negara adalah jumlah lansia yang makin meningkat karena dengan meningkatnya jumlah lansia maka angka harapan hidup juga meningkat. Namun jika tingginya harapan hidup tidak didukung dengan income security yang baik maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan di usia lanjut.
Lihat saja, menurut Kementrian Sosial jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 18 juta jiwa dengan 4,7 juta tergolong rawan terlantar sementara 2,9 juta terlantar. Jumlah lansia terlantar ini terus meningkat tiap tahun, jika dibandingkan tahun 2008 jumlah ini hanya sebesar 1,6 juta. Sebagian besar lansia itu adalah mantan pekerja di sektor informal.
Terkait jaminan hari tua misalnya, ILO menyebut program pensiunan yang diatur oleh pemerintah Indonesia hanya mencakup 8,6 persen dari total penduduk bekerja. Sebagian besar mereka yang terjangkau program tersebut adalah pensiunan pegawai negeri, tentara, polisi dan pekerja di sektor formal yang menerima program TASPEN (4%), ASABRI (0,5-1%) maupun JHT Jamsostek (hanya seperempat dari total pekerja di sektor formal).
Khusus bagi lansia terlantar, sebenarnya pemerintah sudah memberikan santunan seumur hidup sebesar Rp.300.000 per bulan melalui skema Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) yang anggarannya diambil dari APBN dan APBD masing-masing daerah. Namun jumlah lansia yang terjangkau program ini amat sangat rendah, dari jutaan lansia terlantar, hanya 10.000 jiwa yang terjangkau sejak tahun 2006-2011.
Memang sejak tahun 2006-2010, JSLU masih program percobaan. Namun setelah resmi menjadi program nasional pada tahun 2011, JSLU nyatanya lebih banyak menghadapi permasalahan administratif. Diakui sendiri oleh Kemensos bahwa banyak kendala kordinasi pusat dan daerah, pemda yang belum mengganggarkan JSLU di APBD, lemahnya pemahaman fasilitator program mengenai JSLU hingga masalah proses pencairan. Â
Dengan skema bantuan seperti ini, JSLU ibarat bom waktu. Bayangkan, berapa banyak trilliun lagi yang harus dikeluarkan pemerintah jika program ini efektif dijalankan. Apalagi dengan kecenderungan jumlah lansia terlantar terus bertambah tiap tahun, sementara kemensos masih harus membagi anggaran mengurusi berbagai persoalan sosial mendesak lainnya. Saat ini saja, separuh penyerapan anggaran Kemensos atau 19 trilliun habis untuk pencairan dana sosial. Jika skema JSLU akan dijadikan tumpuan pemerintah, pertanyaannya seberapa kuat APBN maupun APBD mampu membiayai semua kebutuhan kelanjutusiaan rakyatnya yang terus bertambah dari tahun ke tahun ?
Dengan strategi pengelolaan semacam itu, pemerintah masih menempatkan lansia sebagai objek pasif, sementara di negara maju, keberadaan lansia telah menjadi salah satu subjek penopang pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu belajar bagaimana negara menjadikan lansia menua secara aktif.
Dari sisi kelembagaan negara misalnya, pemerintah perlu menguatkan peran Komnas Lansia yang sudah sejak tahun 2004 hingga saat ini ibarat mati suri. Kemudian dari sisi sosial ekonomi dengan meningkatkan perlindungan sosial dan jangkauan pemenuhan dasar bagi lansia mencakup kebutuhan hukum, kesehatan, insfrastruktur dasar dan sarana ekonomi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan lansia di masyarakat. Dari sisi politik dengan menguatkan penanganan lansia di level daerah dengan mengusung isu kependudukan.
Untuk itu, pengelolaan lansia sudah selayaknya tidak berhenti pada urusan bantuan tunai atau bagi-bagi amplop seperti yang dilakukan Presiden Jokowi di Yogja Maret lalu. Apalagi mengingat indeks kesejahteraan lansia Indonesia cukup memprihatinkan dengan berada di rangking 74 dari 96 negara. Bahkan dari sisi income security, Indonesia hanya mendapat nilai 19,9 dari skala 1 - 100 yang menempatkannya di rangking 86 dari 96 negara..
*)Â Sumber Gambar: regional.kompas.com
