Gerakan Mahasiswa sebagai Bagian dari Kekuatan Politik dalam Proses Mewujudkan Negara Demokrasi

Berbicara mengenai kekuatan politik maka tidak dapat dipisahkan dengan sistem politik. Kekuatan politik bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan kekuatan politik dalam sebuah sistem politik. Tujuan dari kekuatan ini dapat diwujudkan melalui proses pembuatan kebijakan publik. 

Kebijakan publik merupakan salah satu bagian yang penting karena hasil dari kebijakan publik ini kerap kali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperkuat legitimasinya.

Di era reformasi peran kekuatan politik dalam proses pembuatan kebijakan nampak jelas. Hal tersebut dilihat dari ketua partai politik yang sangat menentukan dalam proses pembuatan keputusan publik. 

Pembuatan kebijakan publik ini berkaitan dengan kekuatan politik, yang mana kekuatan-kekuatan politik seperti LSM, gerakan mahasiswa dan partai politik dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan suatu kebijakan.

Dye menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah "whatever governments choose to do or not to do" yang berarti pemerintah dapat memilih kegiatan apa yang harus mereka lakukan yang sesuai dengan prioritasnya karena banyaknya aktivitas dari pemerintah itu sendiri. 

Kebijakan publik sendiri tidak hanya melibatkan pemerintah, akan tetapi juga melibatkan individu atau kelompok tertentu guna mewujudkan tujuannya. 

Kebijakan publik dilaksanakan guna mewujudkan tujuan dari sistem politik sekaligus merealisasikan tujuan dari para kekuatan politik. Adanya keterlibatan kekuatan politik dalam proses kebijakan publik memungkinkan adanya mekanisme check and balance dalam proses pembuatan kebijakan. Kekuatan politik ini dapat meliputi partai politik, LSM, gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil dan lainnya.

Pada  masa reformasi peran kekuatan politik sangat mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan publik. Tidak hanya parlemen akan tetapi kekuatan politik di luar parlemen juga memiliki keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. 

Akan tetapi realita sekarang menunjukkan bahwa keterlibatan kekuatan politik di luar parlemen seperti LSM, organisasi mahasiswa dan ormas lain menunjukkan bahwa adanya disorientasi fungsi partai politik sebagai kekuatan politik dalam parlemen. 

Partai politik dianggap lebih berorientasi kepada kepentingan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Padahal dijelaskan dalam teori sistem bahwa yang dominan berperan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat lewat pembuatan kebijakan publik ini adalah partai politik.

Dari adanya disorientasi partai ini membuka ruang bagi kekuatan politik lain untuk berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.