Khilafah: Kebutuhan Nusantara dan Dunia

Sudah hampir enam bulan kita semua terisolasi dengan adanya virus covid-19 yang sedang melanda dunia. Kasus covid di Indonesia semakin parah dan terus bertambah. Kota Jakarta, provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar penyebaran covidnya saat ini. Tidak sampai disitu, mulai awal September ini, tercatat ada 59 negera yang menerapkan lockdown untuk Indonesia karena tingginya kasus penyebaran covid di negeri ini.

Indonesia membuka lebar-lebar kerjasama dengan asing, eehhh ternyata ini yang didapat. Asing membatasi bahkan melarang warga Indonesia untuk datang ke wilayah mereka karena melihat kasus covid di negeri ini bukannya beres malah bertambah terus. 

Masalah yang satu belum selesai sudah timbul permasalahan yang lain dan terus seperti itu. Negeri ini rasanya tak henti-hentinya untuk menguji rakyat dengan keberadaan pemerintah yang semakin abai terhadap rakyat. 

Kementerian Agama (Kemenag) berencana meluncurkan Program Penceramah Bersertifikat mulai akhir Septermber 2020 (Republika, 7/9). Dirjen Bimbingan Masyarajat (Bimas) Islam, Ka,aruddin Amin, menyebut target peserta program ini adalah 8.200 penceramah untuk tahun ini. Terdiri dari 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat.

Menag Fachrul Razi menyatakan Program Penceramah Bersertifikat dimaksudkan untuk mencegah penyebaran paham radikalisme (Cnnindonesia.com, 3/9).

Pada kesempatan yang berbeda, Waketum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menyampaikan bahwa MUI menolak tegas rencana Kemenag tentang sertifikat para dai/penceramah ini (Republika, 7/9).

Pemerintah mungkin merasa program sertifikat penceramah ini baik dan  menjaga NKRI dari bahaya yang bisa mengancam eksistensi Indonesia. Tetapi apa yang didapat? Beberapa pihak menolak adanya program sertifikasi ini karena dianggap diskriminasi dan bukkan seperti itu seharusnya. Karena dakwah itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim, tidak bisa ditentukan dengan sertifikat layak atau tidak hanya karena tidak masuk pada standar pemerintah yang merasa terusik dengan adanya dakwah yang masif di Indonesia.

Program sertifikat penceramah ini digaungkan setelah sebelumnya banyak ulama-ulama dan ustadz-ustadz yang bagus ceramahnya tapi dianggap radikal dan tidak pancasilais. Subhanallah, sungguh pemerintah ini sangat takut dengan banyaknya orang yang sadar akan agama yang dianutnya. 

Indonesia merupakan negara terbesar di dunia yang penduduknya beragama Islam. Sudah seharusnya pemerintah banyak belajar dengan banyaknya penduduk muslim di negeri ini, bukan sebaliknya, banyak peraturan baru yang diterapkan dengan alasan akan mengganggu stabilitas Indonesia. Menurut sebagian masyarakat, pemerintah bukan mau menjaga Indoensia tapi hanya menerima pesanan-pesanan asing dana aseng yang merasa keberadaannya akan terancam ketika banyak warga yang sadar dan mulai berpikir dengan semua yang terjadi. 

Terlepas dari isu diatas, pada bulan lalu, pemerintah Indonesia pun memboikot film Jejak Khilafah di Nusantara yang pemutarannya dilakukan secara online pada tanggal 20 Agutsus 2020 dan bertepatan dengan 1 Muharram 1442 H. Miris rasanya ketika ada arus baik dan membahas tentang salah satu ajaran Islam tetapi mendapatkan boikot dari pemerintah sendiri. Langkah-langkah represif pemerintah semakin terlihat. Islam semakin dipersempit ruang geraknya karena dinilai tidak sejalan dengan pemerintah.

Tak hanya sampai disitu. Banyak negara-negara lain pun yang mengalami hal yang serupa. Mulai dari maslaah covid yang terus berkepanjangan, kemiskinan, kelaparan dan konflik yang tak kunjung selesai. Rasanya semua negara mengalami permasalahan yang serupa. Mengapa semua itu bisa terjadi? Mungkin karena sistem yang diterapkan di sebagian besar negara di dunia sama yaitu kapitaisme.