Kisruh RAPBD DKI masih menemui jalan buntu. Mediasi yang dilakukan Kemendagri dua hari yang lalu malah diwarnai keributan. Gubernur Ahok membawa para SKPD ke ruang mediasi dan mengklarifikasi mata anggaran siluman yang disusupkan dalam RAPBD yang ditandatangani DPRD. Para anggota DPRD yang merasa ketakutan aibnya bakal terbongkar segera berteriak teriak membuat kegaduhan supaya penelanjangan di depan umum ini dihentikan.
Perselisihan seru ini juga berawal dari keisengan Ahok sendiri, yaitu membiarkan print out pengesahan tidak ditandatangani DPRD dulu. Ketika ketok palu rapat paripurna pengesahan RAPBD tanggal 27 Januari 2015, Ahok meminta ketua DPR Prasetyo untuk nge-print RAPBD yang sudah disahkan dan ditandatangani. Tapi Prasetyo dan anak buah mempunyai rencana lain, yaitu mengubah RAPBD dulu sesuai dengan keinginan sendiri. Karena itu Prasetyo mengatakan ke Ahok nanti saja akan di-print, itu gampanglah. Ahok sebetulnya sudah curiga bahwa RAPBD ini nantinya akan diubah, tapi janji Prasetyo ini diiyakan saja.
Mengubah RAPBD yang sudah menggunakan e-budgeting tidaklah bisa tanpa ketahuan. Apalagi setelah itu sistemnya dikunci supaya tidak bisa dikutak-katik. SKPD yang berani memasukkan anggaran siluman berarti sudah menyerahkan leher. Ini bukan sistem manual. Segala transaksi login maupun history akan terekam. Betul-betul mati kutu. Pastinya semua pihak yang sudah menghitung bakalan bisa korupsi dari anggaran siluman ini menjadi puyeng. Mungkin bingung buat bayar cicilan Range Rover atau Jaguar.
Dalam kebingungan itu akhirnya memilih memalsu dengan cara manual saja. RAPBD berdasarkan e-budgeting diubah tidak melalui e-budgeting. Susah untuk mengakali e-budgeting. Kalau ada dan bisa menyewa hacker buat masuk ke server e-budgeting pasti bayar mahal dan lama sekali. Dimulailah kerja keras manual siang-malam DPRD untuk menukangi RAPBD yang barusan disahkan melalui paripurna. Anggaran-anggaran unggulan dari pemprov DKI dipotong sana-sini antara 10-15%, terus dimasukkan ke proyek abal abal bikinan sendiri. Anggaran rumah sakit dipotong, anggaran simpang susun dipotong. Mungkin berlaku peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Semua potongan ini kalau dijumlahkan besarnya 12,1 T dan dipindahkanlah ke anggaran lain, misalnya UPS. Dengan cara ini jumlah total RAPBD tetap sama. Diharapkan Ahok tidak curiga.
Tibalah saatnya ketua DPRD memenuhi janji ke Ahok. Menyerahkan RAPBD yang sudah ditandatangani ke Ahok untuk nanti dikirim ke mendagri. Diharapkan Ahok buru-buru langsung menyerahkannya. Orang DPRD sudah cekikikan senang berhasil menipu Ahok dengan print out RAPBD yang sudah ditukangi. Ternyata salah besar. Koh Ahok sudah menyusupkan intel untuk memata-matai apa saja yang dikerjakan DPRD seusai paripurna pengesahan. Tiga malam dimata-matai, perbuatan tak terpuji mereka terpantau. Tertangkap tanganlah usaha pemalsuan RAPBD ini.
Gara-gara e-budgeting jadi gagal beli Bugatti Veyron dah.
Bugatti Veyron ( source : Kazocar )