Kembali Menuju Orde Baru?

Indonesia merupakan negara Demokrasi dan hal yang sangat dijunjung tinggi, karena demokrasi merupakan salah satu wujud keadilan dan kesetaraan seluruh rakyat Indonesia menyatakan pendapat, dengan demokrasi pula Indonesia dapat mendengarkan suara rakyatnya sehingga pemerintah dapat mengerti kekurangan, kebutuhan dan keinginan rakyat Indonesia yang harus dipenuhi. 

Untuk menjadi negara demokrasi tentu Indonesia memiliki sejarah perjuangan tersendiri yang melalui masa-masa kelam yang sudah dipertahankan dan diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia terdahulu, hingga saat ini rakyat Indonesia tinggal menikmati hasilnya dan memperjuangkan kemerdekaan serta keutuhan yang ada. 

Runtuhnya rezim otoritarianistik (orde baru) dan beralih ke Reformasi memberikan perubahan besar dalam iklim demokrasi Indonesia. Puncaknya pada tahun 1998, revolusi besar-besaran yang dilakukan saat itu masih membekas di pikiran dan hati masyarakat Indonesia, banyak yang takut bahkan trauma sehingga menolak untuk mengingat kembali tragedi tersebut. 

Selama 32 tahun memimpin,  ternyata kekuatan ekonomi dan politik yang ada, hanyalah fatamorgana. Semuanya runtuh dan hancur seketika tatkala gelombang tsunami ekonomi melanda dunia. 

Menjelang pemilihan presiden pada April 2019, muncul pernyataan kontroversial dari Titiek Soeharto yang merupakan anak Alm Presiden Soeharto Dalam acara haul Soeharto dan peringatan ke-51 Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Sabtu 11 Maret 2017 lalu ,  Titiek Soeharto menyatakan reformasi telah gagal dan mengatakan bahwa "Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era Orde Baru yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia". 

Pernyataan ini sontak menjadi viral dan perbincangan diantara masyarakat, padahal Indonesia masa orde baru dengan Indonesia masa kini jelas jauh berbeda, khususnya terkait sistem politik. 

Dahulu politik dijalankan secara otoriter dengan dukungan kuat dari militer, sementara era sekarang politik bersifat demokratis yang menghargai hak-hak rakyat. Segala hal bersifat terbuka (transparan) dibandingkan masa Orde Baru. Dahulu, untuk menjalankan program pemerintah, rakyat harus tunduk dan ditekan. Misalnya untuk pembebasan lahan proyek, harga ditentukan pemerintah secara sepihak.

 Seringkali harga  tidak sebanding dengan harga pasar atau ketentuan pajak-atas nama proyek nasional. Bila ada rakyat yang membangkang maka  akan dicap PKI dan bisa dijebloskan ke penjara.  Melihat kedekatan Titiek Soeharto dan Prabowo yang merupakan mantan suami istri dikhawatirkan akan kembali memunculkan ide mengembalikan orde baru di Indonesia apabila Prabowo menang dalam Pilpres 2019. 

Semua kemungkinan memang dapat terjadi, namun pilihan tetap berada pada masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya kita cerdas dalam memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik bukan hanya sekedar ikut-ikutan ataupun hanya nafsu terhadap kelompok atau golongan tertentu.