Benarkah HAM di Indonesia Masih Diperhatikan?

Pada 10 Desember 1948 dilakukan deklarasi universal HAM pertama kali oleh Majelis Umum PBB sebagai respon atas berakhirnya Perang Dunia II. Dengan adanya deklarasi ini, masyarakat dunia hendak melenyapkan segala wujud kekejaman yang lahir atas menjamurnya konflik-konflik antar negara pada saat itu. 

Sedangkan di Indonesia, pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. 

Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum dasar Negara (konstitusi) yaitu, UUD 45.

Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. 

Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. 

Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai --nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM.

 Selain itu sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh Negara -- Negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti Inonesia. Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat ) dan masyarakat akademisi yang concern terhaap penegakan HAM.

 Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seprti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. 

Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993.

Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliiki pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.

Bersamaan dengan momen Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, banyak kritik menghampiri pemerintah mengenai penegakkan HAM di Indonesia. Mereka menuding pemerintahan saat ini tak serius menyelesaikan berbagai  kasus pelanggaran HAM. 

Namun, hal tersebut sepertinya tidak tepat bila dihadapkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Presiden Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Sebagai bukti buktinya hingga saat ini sedikitnya terdapat tiga kasus yang sudah dituntaskan sebagai bentuk perhatian dan kekhawatiran terhadap HAM yaitu, kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003). 

Disamping itu, Presiden mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan tentang HAM, dan butuh waktu serta kerjasama banyak pihak untuk menyelesaikannya. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum terselesaikan yaitu, penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. 

Namun perlu dipahami bahwa kendala ini bukan menjadi halangan, bahkan Presiden Jokowi secara tersurat dalam RPJMN 2015-2019 menyampaikan niat membentuk komite ad hoc yang tugasnya mirip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Adanya komitmen tersebut sudah lebih maju dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ditambah lagi upaya perlindungan HAM masih akan ditingkatkan oleh pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Namun perlu dipahami bahwa dalam memimpin suatu negara, setiap Presiden memiliki prioritas yang akan dikerjakannya. Pembangunan dan pembenahan itu pun juga tidak bisa dilakukan hanya dengan semalam, melainkan perlu waktu dan dilakukan secara bertahap. 

Hingga saat ini, Presiden Jokowi memiliki fokus untuk membangun infrastruktur demi mengejar ketertinggalan Indonesia, juga sekaligus untuk memperkuat perekonomian bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang diturunkan dalam berbagai program strategis. 

Upaya menciptakan kesejahteraan bersama, sekaligus yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pondasi utama penegakkan HAM. Presiden Jokowi ingin negara hadir dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. (*)

*) Penulis lepas sekaligus pemerhati yang hanya ingin memejukan Indonesia