Benarkah HAM di Indonesia Masih Diperhatikan?

Bersamaan dengan momen Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, banyak kritik menghampiri pemerintah mengenai penegakkan HAM di Indonesia. Mereka menuding pemerintahan saat ini tak serius menyelesaikan berbagai  kasus pelanggaran HAM. 

Namun, hal tersebut sepertinya tidak tepat bila dihadapkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan salah satu poin dalam sembilan agenda prioritas Nawa Cita, Presiden Jokowi berjanji akan memprioritaskan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Sebagai bukti buktinya hingga saat ini sedikitnya terdapat tiga kasus yang sudah dituntaskan sebagai bentuk perhatian dan kekhawatiran terhadap HAM yaitu, kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003). 

Disamping itu, Presiden mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan tentang HAM, dan butuh waktu serta kerjasama banyak pihak untuk menyelesaikannya. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang hingga saat ini masih belum terselesaikan yaitu, penembakan misterius 1982-1985, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. 

Namun perlu dipahami bahwa kendala ini bukan menjadi halangan, bahkan Presiden Jokowi secara tersurat dalam RPJMN 2015-2019 menyampaikan niat membentuk komite ad hoc yang tugasnya mirip Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 

Adanya komitmen tersebut sudah lebih maju dibanding pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ditambah lagi upaya perlindungan HAM masih akan ditingkatkan oleh pemerintah, salah satunya lewat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019.

Namun perlu dipahami bahwa dalam memimpin suatu negara, setiap Presiden memiliki prioritas yang akan dikerjakannya. Pembangunan dan pembenahan itu pun juga tidak bisa dilakukan hanya dengan semalam, melainkan perlu waktu dan dilakukan secara bertahap. 

Hingga saat ini, Presiden Jokowi memiliki fokus untuk membangun infrastruktur demi mengejar ketertinggalan Indonesia, juga sekaligus untuk memperkuat perekonomian bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat yang diturunkan dalam berbagai program strategis. 

Upaya menciptakan kesejahteraan bersama, sekaligus yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan pondasi utama penegakkan HAM. Presiden Jokowi ingin negara hadir dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. (*)

*) Penulis lepas sekaligus pemerhati yang hanya ingin memejukan Indonesia