Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada produk berulang kali di setiap titik penjualan di mana nilai telah ditambahkan.
Artinya, pajak ditambahkan ketika produsen bahan baku menjual produk ke pabrik, ketika pabrik menjual produk jadi ke grosir, ketika grosir menjualnya ke pengecer, dan akhirnya, ketika pengecer menjualnya ke konsumen yang akan menggunakannya.
Pada akhirnya, konsumen ritel membayar PPN.
Pembeli di setiap tahap awal produksi produk diganti PPN oleh pembeli berikutnya dalam rantai perdagangan.
PPN biasanya dinyatakan sebagai persentase dari total biaya. Misalnya, jika suatu produk berharga $100 dan ada PPN 15%, konsumen membayar $115 kepada pedagang. Pedagang menyimpan $100 dan mengirimkan $15 kepada pemerintah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan Terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Apa yang dilakukan pajak pertambahan nilai?
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tetap yang dikenakan atas suatu barang. Hal ini serupa dalam beberapa hal dengan pajak penjualan, kecuali bahwa dengan pajak penjualan secara penuh dibayar oleh konsumen di tempat penjualan.
Dengan PPN, bagian dari jumlah pajak dibayarkan oleh pihak yang berbeda untuk suatu transaksi.
Siapa yang diuntungkan dari pajak PPN dan siapa yang tidak?
Konsumen yang lebih kaya pada akhirnya dapat memperoleh manfaat jika PPN menggantikan pajak penghasilan. Seperti halnya pajak tetap lainnya, dampak PPN akan kurang dirasakan oleh orang kaya dan ditanggung lebih berat oleh orang miskin, yang menghabiskan persentase yang lebih besar dari gaji mereka untuk kebutuhan pokok.
Singkatnya, konsumen berpenghasilan rendah akan membayar proporsi yang jauh lebih tinggi dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak.
Baca juga:
"Rencana Bahan Kebutuhan Pokok Dikenai Pajak, Kebijakan Pemerintah yang Tidak Bijak" oleh Fery W.
"Menyoal Wacana Sembako yang Dikenai Pajak" oleh Juandi Manullang
Bagaimana dampak potensial negatif dari PPN pada individu berpenghasilan rendah dapat diperbaiki?
