Hingga tulisan ini dibuat, Indonesia masih belum berhasil mengatasi penyebaran Covid-19 dan juga tengah menghadapi risiko resesi ekonomi. Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi langkah perbaikan institusi termutakhir yang diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi dual krisis ini.
Kenapa perlu dibentuk komite ini?
Secara umum, perbaikan institusi memanglah dibutuhkan. Menurut Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2020, dari total anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, baru 19% yang terealisasi. Cukup mudah untuk menduga, ada masalah pada institusi, dalam hal ini birokrasi, sebagai pelaksana kebijakan dan kontrak sosial. Â
Institusi dalam sudut pandang ekonomi tidak berhenti pada besaran dan kapabilitas birokrasi, tetapi juga peraturan formal, informal -- kebiasaan, dan tata kelola (Williamson, 2000). Sedangkan dalam mazhab yang kerap disebut new institutional economics ini, pengembangan institusi penting bagi pembangunan dalam hal memotong beban dan biaya dalam melakukan transaksi -- biaya marginal turun, kurva supply bergeser ke kanan, keseimbangan meningkat. Dalam konteks ini, institusi perlu didesain agar dapat menyalurkan bantuan serta kompensasi dengan biaya sekecil-kecilnya dan lebih cepat (untuk memangkas cost of delay).
Adapun pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan PEN menjadi diskursus publik. Ada yang melihat langkah ini lebih ditujukan untuk pemulihan ekonomi. Di sisi lain, ada yang berpendapat agar dapat bekerja sama untuk mencapai keseimbangan dari keduanya. Penulis lebih setuju apabila pembentukan dua komite ini ditujukan untuk yang terakhir.
Kerja sama sangatlah dibutuhkan karena ada dua kebutuhan yang besar -- kesehatan dan ekonomi -- yang pada hakikatnya lebih bersifat komplementer dalam usaha mengatasinya dibandingkan bersifat substitutif. Â
Mengacu pada model Mckinsey (2020), pengambilan pilihan tidak bisa terlalu berat ke salah satu kebutuhan saja -- kesehatan atau ekonomi. Selain itu, model tersebut juga bisa dipahami bahwa pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan implikasi di short run dan long run. Jadi, ada empat dimensi: dua sektor dalam dua rentang waktu yang berbeda.
Bila dukungan terlalu berat di sektor kesehatan, ekonomi di short run akan tertekan. Tetapi bila terlalu minim dan lebih mencoba menyelamatkan perekonomian, maka segala perolehan ekonomi di short run akan menghilang karena gelombang pandemi yang lebih besar berpotensi muncul - supply shock oleh lock down yang lebih ketat - dan kebutuhan untuk menyelamatkan ekonomi pada long run akan lebih besar lagi.
Sedangkan yang belum banyak dibicarakan adalah adu cepat yang terjadi antar negara saat ini. Dengan rezim free capital movement dan asumsi modern portfolio theory berlaku, modal akan pindah dari negara yang tidak sehat ke yang lebih sehat. Maka bila negara lain berhasil menyelesaikan masalah pandemi ini terlebih dahulu, maka bisa terjadi guncangan di sektor keuangan. Bila shock di sektor keuangan terjadi hal ini bisa menambah beban pemulihan ekonomi di jangka panjang.
Cukup jelas bahwa kedua sektor memang memiliki eksternalitas satu sama lain pada short run. Namun, situasi ini berlaku sebaliknya pada long run di mana penanganan Covid-19 yang lebih cepat akan berimplikasi ke pemulihan ekonomi lebih cepat pula.
Lalu bagaimana komite yang baru dibentuk ini harus bekerja sama untuk mencapai keseimbangan yang diharapkan? Seorang ekonom dari Inggris Ronald Coase (1960) memiliki dalil bahwa keseimbangan (titik alokasi paling efisien) dua sektor yang memiliki eksternalitas satu sama lain bisa dicapai bila cukup jelas marginal benefit-marginal damage dari menggunggulkan-mengalahkan salah satu sektor. Masalahnya, seperti banya disampaikan para ahli situasi saat ini penuh dengan ketidakpastian.
