Reaksi Tulisan SBY: Ketakutan Mendorong Korupsi Kekuasaan

Oleh: Willem Wandik S.Sos 

Catatan pikiran yang patut untuk didiskusikan "tentunya dengan instrumen akal sehat", tulisan dari seorang Presiden berpengalaman, memimpin masa transisi Indonesia selama 10 tahun "the beginning reformation", menjadi Presiden di masa transisi demokrasi indonesia "yang baru tumbuh seumuran jagung", pasca 6 Tahun tuntutan "euforia" reformasi indonesia yang dimulai sejak peristiwa bersejarah 1998.. 

Kepemimpinan Bapak SBY itu telah paripurna dan teruji.. Dibuktikan dengan proses bernegara, kebebasan Pers dan berekspresi (menyatakan pendapat dan pikiran), diterapkan secara konsisten dan hati hati pada masa Presiden RI ke 6 memimpin negara.. 10 Tahun masa kepemimpinan yang membuat kami "masyarakat kulit hitam Ras Melanesia" pernah menaruh harapan besar tentang masa depan Tanah Papua yang terbebas dari "rasisme hukum, ketidakdilan, human rights violance, kebebasan mengekespresikan pendapat dan gagasan" yang di junjung tinggi, sehingga kami sedikit lupa dengan "sejarah kekerasan di masa lalu".. Dan ternyata masa-masa "hope" itu telah berlalu, berubah menjadi "hopeless".. 

Melalui tulisannya, Bapak SBY, Presiden RI ke 6, memberikan sedikit pandangan tentang Keadaan Amerika saat ini, dibawah kepemimpinan Presiden Trump, tentunya, Sebagai Presiden, Bapak SBY memiliki "Expertise Think" untuk mengulas masalah yang terjadi di Amerika, yang diharapkan dapat di ambil "hikmahnya" oleh Pemimpin Indonesia saat ini..

Isu pertama, Bapak SBY secara gamblang menyebut, 3 masalah utama yang dihadapi Presiden Trump, pertama, Pandemi Covid yang menempatkan Amerika kedalam rangking satu jumlah kasus dan kematian terbanyak di dunia, kedua, suramnya masa depan ekonomi amerika, dan ketiga, gelombang unjuk rasa di dalam negeri..

Secara cermat, Insting Presiden RI ke 6, Bapak SBY secara "tepat" menyebut 3 masalah utama Amerika saat ini.. Tentunya, kita juga berharap dan berandai andai, Pemimpin nasional Indonesia juga dapat memiliki kemampuan "membaca masalahnya sendiri" sehingga kebijakan yang di ambil tidak selalu membuat resah masyarakat dan bahkan menciptakan "divide/keterbelahan" di akar rumput, dan kebijakan yang diputuskan seringkali dipandang bertentangan dengan realitas sosial masyarakat, diantaranya menimbulkan dampak kebijakan yang parah (cara pemerintah menyikapi awal pandemi covid di wuhan versus diskon ticketing pariwisata, kontroversi RUU HIP, preseden hilangnya wibawa hukum - tuntutan kasus novel baswedan, rasisme hukum terhadap orasi aktivis prodem Tanah Papua yang berujung pada penangkapan dan pemidanaan, dll)..

Yang menarik, Bapak Presiden RI ke 6, Bapak SBY, juga mengungkapkan 3 skenario, Presiden Trump yang "kemungkinan" akan diambil untuk menyelesaikan isu "demonstrasi" dan kerusuhan sosial berskala luas di Amerika Serikat.. Skenario pertama, Perpaduan antara persuasif dan law enforcement, kedua, negosiasi antara pemerintah dengan elemen perlawanan masyarakat, ketiga, melakukan tindak "tegas dan keras" dengan opsi pengerahan pasukan militer "termasuk national guard"..

Dalam pandangan Bapak SBY, dirinya berharap, Presiden Trump tidak mengambil opsi "ketiga" penggunaan kekuatan militer, sebab, akan buruk bagi persepsi Amerika di mata dunia, tentang demokrasi, hak hak sipil, serta mendatangkan risiko dan konsekuensi yang tidak kecil bagi masa depan Amerika, baik secara politik, hukum, sosial dan keamanan.. terlebih lagi Amerika Serikat juga sedang "berperang" di luar negeri, memperjuangkan demokrasi di Front Taiwan, dan Hongkong, yang saat ini menjadi salah satu "kartu truth" Amerika melawan Komunisme China..

Pada titik ini, sebagai representasi politik Tanah Papua, kami pun sedikit "tergugah", mengenang awal-awal konfrontasi militer diterapkan di Tanah Papua, pada Rezim Kepresidenan periode 2014 - 2019 yang lalu, Seandainya, Presiden mau mendengar "nasihat Gubernur Papua, Tokoh Tokoh MRP, tokoh tokoh adat dan gereja" agar tidak menggunakan opsi militer untuk menyelesaikan Konflik Nduga, maka tidak akan terjadi huru hara yang memicu kerusuhan sosial pada Agustus - September 2019 yang lalu, dan rakyat ras melanesia di Tanah Papua telah kehilangan "Trust" kepada rezim yang berkuasa dihari ini, tentang masa depan Human Rigths, Supremasi sipil, kebebasan dan kemerdekaan menyatakan pendapat, dan komitmen negara untuk tidak menerapkan Sistem Hukum Yang Rasis terhadap Black Man Di Tanah Papua..

Sangat menyejukkan, Nasehat "jalan keluar/resolusi" yang ditawarkan oleh Presiden RI ke 6, Bapak SBY, untuk belajar tidak menggunakan opsi militer, terlebih lagi melawan rakyatnya sendiri.. Seandainya, komitmen bernegara ini dijalankan sesuai "pikiran" yang disebutkan oleh Presiden RI ke 6, maka rakyat di Tanah Papua, tentunya akan memaknai usia 21 tahun reformasi, atau 17 tahun usia Otsus Papua dan Papua Barat dengan ekspresi yang lebih "membahagiakan", bukan ekpresi "kemarahan, ketakutan, dan bahkan ekspresi pemidanaan"..

Kami juga semakin khawatir, jika Ekspresi Mata Novel Baswedan yang Buta akibat siraman air keras, juga membutakan "mata penglihatan negara" terhadap janji janji penuntasan agenda reformasi, dan mendukung pemulihan "Human Rigths" di Tanah Papua, yang sejak 1962 sudah terkoyak dengan konflik bersenjata..