Awal April lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai dan menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk menerapkan PSBB, suatu kota diharuskan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah kota tersebut diperbolehkan memberlakukan PSBB. Setidaknya hingga saat ini sudah ada 20 wilayah yang telah menerapkan PSBB.
Namun demikian, belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus covid-19, pemerintah nampaknya sudah ancang-ancang untuk menerapkan pelonggaran PSBB. Wacana ini kian terdengar masif di telinga masyarakat. Bahkan, di berbagai kesempatan Jokowi juga kerap mengulang pesan kepada masyarakat untuk berdamai dengan corona.
Hingga Senin (18/5/2020), terdapat penambahan kasus baru covid-19 sebanyak 496 orang dan 43 orang diantaranya meninggal dunia. Jadi, data terbaru corona di Indonesia adalah sebanyak 18.010, 4.324 orang diantaranya sembuh dan 1.191 pasien meninggal dunia. Sejak 12 Mei 2020, kasus baru Covid-19 terkonfirmasi konsisten di atas 400-an orang. Artinya, pasien positif corona di Indonesia melonjak drastis sejak seminggu terakhir. Angka ini diprediksi akan terus melonjak mengingat target 10 ribu tes corona per hari belum tercapai.
Lantas, mengapa pemerintah seakan kejar target untuk merelaksasi PSBB?
Hal ini bisa jadi sebuah indikasi jika pemerintah RI tak rela ekonomi Indonesia makin tersungkur lebih dalam. Pasalnya, pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 2,97%, meleset jauh dari ekspektasi BI maupun pemerintah yakni sebesar 4,6%.
Penurunan perekonomian ini terjadi karena aktivitas ekonomi tak berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas ekspor impor mangkrak, daya beli masyarakat melesu, hingga kebijakan PSBB yang diterapkan. Tak ayal, hal ini mengakibatkan ledakan jumlah orang yang terkena PHK dan dirumahkan yang angkanya mencapai 2,8 juta. Bahkan, jumlah ini bisa lebih dan akan terus bertambah jika kondisi tak kunjung stabil.
Jika kasus Covid-19 tak segera tertangani dengan baik agar masyarakat dapat beraktivitas kembali, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami resesi. Dengan kata lain, dua triwulan (Q2 dan Q3) berturut-turut pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif.
Menurut senior economist Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Mikail menilai jika tren berlanjut, pertumbuhan ekonomi bisa kontraksi minus 0,3% pada kuartal II-2020. Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, pada skenario berat, ekonomi RI diprediksi tumbuh di angka 2,3%. Namun pada skenario sangat berat, ekonomi bakal minus 0,4%.Â
Tak ketinggalan, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, juga turut berkomentar. Ia mengklaim jika kebijakan pemerintah hanya seperti ini saja, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 0,5% dan masih bisa memburuk menjadi minus 0,4% dalam satu tahun penuh.
Meskipun ada urgensi untuk menyegerakan kebijakan relaksasi PSBB demi menyelamatkan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu waspada. Sebab, meskipun kebijakan PSBB masih berlaku hingga detik ini, masyarakat mulai banyak yang secara terang-terangan melanggar aturan tersebut. Kanal media hari ini dibanjiri berita lonjakan aktivitas masyarakat di berbagai tempat umum seperti pasar tradisional, mall, dan bandara. Mirisnya, banyak diantara mereka yang tidak mentaati protap covid-19; tidak pakai masker, tidak ada physical distancing.Â
Kondisi ini membuat beberapa kalangan geram dan seakan melukai tim medis yang telah berjuang mati-matian di garda terdepan. Tak mengherankan jika beberapa hari ini tagar #TerserahIndonesia menjadi trending topik di Twitter.
