Covid-19 Merebak di Indonesia, Masyarakat Bali Ucap Syukur

oleh : Ida Ayu Gede Widya Ningsih 

Prodi Akuntansi FEB Universitas Mahasaraswati Denpasar

Sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah Virus Corona Disease (Covid-19 )sebagai pandemi global pada bulan Maret lalu dan penyebarannya sudah sampai di Indonesia, Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan beberapa hal yang mungkin terjadi akibat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. 

Mulai dari penerapan social distancing, lockdown untuk daerah-daerah yang dalam zona merah, intruksi untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan, serta pemberian bantuan berupa sembako kepada masyarakat. 

Dampak penyebaran Virus Corona Disease (Covid-19) memang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia, dimana perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan pasca pandemi ini. 

Pendapatan negara turun, sementara belanja negara tumbuh. Penerimaan perpajakan dan PNBP turun akibat pelemahan ekonomi. Beberapa sektor mengalami kerugian, seperti sektor pariwisata dan manufaktur. 

Terlebih di Bali, Bali yang selama ini menghasilkan pemasukan dari industri dunia pariwisata saat ini pun dibuat tumbang. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas pendapatannya berasal dari sektor pariwisata. 

Dalam situasi global seperti saat ini, dimana wisatawan asing maupun domestic tidak diperkenankan untuk keluar daerah selama masa pandemic Covid-19 ini demi memutus rantai penyebaran virus corona. Tentu saja hal ini sangat merugikan banyak kalangan di Bali. 

Banyak hotel- hotel tidak beroperasi untuk sementara waktu, restoran-restoran ditutup untuk sementara, serta tempat destinasi wisata juga ditutup. Keadaan ini mempengaruhi perekonomian masyarakat, karena banyak perusahaan mengambil kebijakan untuk merumahkan karyawannya dan tidak jarang juga terjadinya PHK. Masyarakat pun  berharap ada relaksasi kebijakan yang meringankan mereka.

Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian diprediksikan mengalami penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan Pertumbuhan PDB akan turun menjadi 2,3%. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan naik di angka Rp17.500. Angka inflasi dapat menyentuh 3,9%. Sektor ekspor dapat menyentuh angka -14,00% dan impor di angka - 14,50%. Prediksi PDB nominal di tahun 2020 dapat turun ke angka Rp16.829,8 triliun. Lembaga-lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global, serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani virus Corona dari berbagai arah. 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

Perppu ini memuat berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk bidang perpajakan, dan sektor keuangan demi mencegah keadaan krisis akibat wabah virus Corona. 

Pembahasan lebih lanjut mengenai insentif pajak ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2020. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang sebelumnya berlaku per tanggal 1 April 2020. 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus Corona. Intensif pajak ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat disaat perekonomian menurun seperti saat ini, dan sebagai salah satu langkah pencegahan krisis ekonomi dan keuangan. 

Insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara, selama pandemi berlangsung antara lain yaitu Insentif PPh Pasal 21,Insentif PPh Pasal 22 Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPN, Insentif Pajak UMKM serta kebijakan perpajakan lainnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghimbau pemerintah daerah (Pemda) mengupayakan relaksasi pajak bagi dunia usaha guna meringankan beban mereka di tengah tertekannya ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19). 

Pembebasan pajak hotel dan restoran akan diberikan untuk 10 destinasi wisata prioritas yang meliputi Batam, Bali, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba (Silangit), Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang. Stimulus diberikan karena kinerja industri hotel dan restoran anjlok sejak wabah Covid-19 merebak. Bahkan okupansi hotel sudah turun menjadi 40%. 

Mengacu dari PMK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Denpasar resmi memberikan relaksasi pajak daerah dalam bentuk penundaan jatuh tempo pembayaran pajak untuk para pelaku usaha dan warga Denpasar selama tiga bulan ke depan. 

Penundaan pembayaran jatuh tempo yang diberikan kepada pelaku usaha untuk masa pajak periode April, Mei dan Juni 2020 dengan kewajiban tetap melakukan pelaporan pajak tanggal 20 setiap bulannya. 

Dalam Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor 973/653/BPDKD yang diterbitkan sebagai stimulus atau keringanan bagi dunia usaha hotel, restoran, hiburan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanpa aktivasi mengajukan permohonan. Kebijakan ini telah sejalan dengan instruksi pemerintah pusat untuk memberikan keringanan dan pengurangan beban pajak bagi pengusaha. 

Pemerintah Kota Denpasar memastikan tidak ada pengurangan atau pembebasan pajak daerah karena sudah diatur dalam undang-undang, Pemerintah Kota Denpasar lebih memilih relaksasi mekanisme pembayaran pajak bagi pelaku usaha. Selain itu, kontribusi pajak daerah selama ini menjadi tulang punggung penerimaan Kota Denpasar. 

Kebijakan untuk memberikan relaksasi pengurangan pajak, pembebasan pajak daerah, retribusi daerah, bagi dunia usaha supaya tetap berjalan di dalam tekanan seperti ini. Relaksasi pajak dan retribusi daerah merupakan wujud dukungan dari pemerintah bagi para pelaku usaha agar bisnis tetap berjalan di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19.