Siapkah Kalimantan Menjadi Ibu Kota Negara Indonesia yang Baru?

Pada Jum'at 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, "Pada kesempatan yang bersejarah ini. 

Dengan memohon ridho Allah swt. dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan". 

Menurutnya, ibu kota bukan hanya simbol identitas, namun ibu kota merupakan representasi kemajuan bangsa. Oleh karena itu presiden mengatakan, pemindahan ini bertujuan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia. 

Presiden juga menyampaikan persoalan ini saat membacakan pidato nota keuangan di Gedung DPR/MPR RI. Dalam pidato tersebut disampaikan, "Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi sebagai representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fossil".

Presiden Joko Widodo menetapkan dua kabupaten di Kalimantan Utara sebagai ibu kota yang baru pengganti Jakarta, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Presiden Jokowi menetapkan daerah yang belum berstatus administrasi tersebut setelah pemerintah mengkaji selama 3 tahun terakhir. 

Dikatakan oleh Presiden Jokowi berdasarkan dari hasil kajian yang sudah dilakukan, "Risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor". Presiden Jokowi mengklaim terdapat lima alasan mengapa kedua daerah tersebut layak menjadi ibu kota, salah satunya karena minim risiko. 

Tidak hanya bencana alam saja yang menjadi alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, kemacetan DAN kepadatan penduduk di Jakarta juga menjadi salah satu alasannya.

Dari sekitar 265 juta penduduk Indonesia, Jakarta merupakan tempat tinggal bagi 10 juta penduduk pada tahun 2016, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,7% per tahun. Beberapa ahli percaya bahwa pada tahun 2020 penduduk Jakarta bisa mencapai 16 juta orang. 

Selain untuk memindahkan pusat birokrasi, mengurangi kepadatan lalu lintas dan kelebihan populasi di Jakarta juga menjadi salah satu tujuannya. Jakarta merupakan kota tua dengan infrastruktur yang tampaknya tidak mampu mengatasai populasi yang berkembang pesat pada masa yang akan datang. Jalan yang macet dengan mobil dan motor menjadi masalah sehari-hari dikarenakan transportasi umum yang terbatas.

Menurut Menteri  Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, banjir merupakan masalah yang harus diperhatikan di Jakarta. Karena tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, namun terdapat penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut yang di mana 50% wilayah Jakarta termasuk dalam kategori rawan banjir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan. 

Padahal idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimun 50 tahunan. "Penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai pada 60 cm pada periode 89-2017 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah.