Gitu aja kok repot...
Publik politik tanah air pasti tidak asing dengan celetukan itu. Siapakah yang mempopulerkan ungkapan tersebut?
Benar, Presiden Indonesia ke lima, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disapa dengan Gus Dur.
Gus Dur memang dikenal luas sebagai tokoh yang nyentrik. Tak jarang komentar dan statementnya mengundang kehebohan dan polemik. Tetapi dibalik pro kontranya, tak jarang dari apa yang diucapkannya ada benarnya juga.
Dan saat-saat ini, ketika Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tertangkap KPK, salah satu ungkapan Sang Putra Kyai Haji Wahid Hasyim tersebut kembali menuai banyak perhatian. Ungkapan Gus Dur tentang Kementrian Sosial.
Pada saat menjabat sebagai Presiden Indonesia tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dulu tokoh Nahdlatul Ulama kelahiran Jombang 7 September 1940 itu pernah membuat geger dengan membubarkan Departemen Sosial yang kini menjadi Kementerian Sosial. Alasan Gus Dur waktu itu karena Departemen Sosial korupsinya besar-besaran.
".. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean, sampai hari ini," ujar Gus Dur dalam wawancara dengan Andi F Noya dalam program Kick Andy tahun 2008 lalu yang kembali viral (detik.com, 7 Desember 2020).
Ya, apa yang disampaikan Gus Dur tersebut sedikit banyak memang tergambar pada kasus yang menjerat Menteri Sosial Kabinet Jokowi Jilid II, Juliari Peter Batubara, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka Minggu 6 Desember 2020. Sang Menteri dari PDI Perjuangan tersebut menjadi tersangka berkaitan dengan bantuan sosial Covid-19 wilayah Jabodetabek.
Jika dicermati ulang apa yang dilakukan Menteri Juliari ini memang miris. Di saat - saat negara ini memerangi Covid - 19, Mensos malah terlibat korupsi berkaitan dengan bantuan sosial Corona. Dengan kasus ini bahkan ada suara-suara dari sementara pihak yang mengusulkan hukuman mati.
Dan Juliari Batubara bukan satu-satunya Menteri Sosial yang terjerat KPK. Sebelumnya ada Idrus Marham dan Bachtiar Chamsyah pada posisi menteri yang sama yang berurusan dengan lembaga anti rasuah.
