Secara berturut - turut kematian baru di DKI Jakarta selama satu minggu setelah penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta dari tanggal 14 sampai dengan 20 September 2020 adalah 30, 28, 30, 15, 22, 11, dan 15 jiwa.
Dengan catatan - catatan itu bisa jadi penambahan kasus Corona nasional yang hari ini menunjukkan rekor tertinggi bisa lebih tinggi lagi andai kata Anies Baswedan tidak menerapkan PSBB ketat mulai tanggal 14 September lalu. Bukan kah demikian?
Meskipun mungkin keputusan Anies Baswedan bisa menurunkan penambahan kasus per hari, yang layak diperhatikan adalah koordinasi antar lembaga, pusat dan daerah.
Pada PSBB DKI terkesan Gubernur DKI Jakarta seperti berseberangan dengan para menteri. Hal itu menunjukkan kepada masyarakat awam masih kurangnya koordinasi  antara DKI dan istana.
Kasus ini seperti mensahihkan apa yang disampaikan oleh ahli Australia dari Griffith University, Lee Mogenbesser, beberapa saat awal-awal pandemi Corona di tanah air Maret lalu.
Morgenbesser menyatakan bahwa penanganan kasus Corona di Indonesia paling mengkhawatirkan di Asia Tenggara.
Hal itu beralasan karena populasi di Indonesia yang banyak dan birokrasi yang tidak rapi. Penanganan krisis yang buruk di Indonesia menurutnya akan menambah negara terpapar semakin buruk pula.
Kegaduhan antara DKI dan Istana menunjukkan salah satu contoh tidak rapinya koordinasi birokrasi. Dalam situasi seperti ini hal seperti itu sebetulnya sungguh disayangkan.
Dalam situasi pandemi Corona seperti saat ini sebetulnya yang perlu dilakukan adalah kesatuan langkah dan koordinasi, bukan saling sindir, bukan juga saling menyalahkan...I]
