Mohon tunggu...
Bambang Wibiono
Bambang Wibiono Mohon Tunggu... Buruh Sarjana | Penulis Bebas | Pemerhati Sosial Politik

Alumnus Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Dilema Kebijakan: Sulitnya Menjadi Warga +62

19 Juni 2020   06:17 Diperbarui: 19 Juni 2020   07:07 31 0 0 Mohon Tunggu...

Oleh: Bambang Wibiono

_

Lockdown salah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga salah. Social distancing salah, pembiaranpun salah. Memberitakan korban salah, tidak memberitakan salah. Peringatan banjir salah, tanpa peringatan banjir juga salah. Normalisasi sungai salah, naturalisasi sungai juga salah. 

Pembatasan kendaraan untuk mengurangi kemacetan salah, dibebaskan juga salah. Memberi pajak kendaraan tinggi salah, keringanan pajak kendaraan juga salah. Boleh mudik salah, dilarang mudik juga salah. Sanksi tegas salah, sekedar himbauan juga salah. Memberi bantuan salah, tidak memberi pun salah. Ada Ujian Nasional salah, UN dihapuskan juga salah. Semuanya selalu salah, kaya laki-laki yang selalu dianggap salah oleh perempuan, terlebih sedang PMS.

Hidup di negara demokrasi semacam Indonesia ini memang dilematis. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang membuat arus informasi begitu cepatnya menyebar melebihi wabah Covid19. Kalau penyebaran wabah Corona bisa dicegah dengan social distancing atau physical distancing, berbeda dengan arus informasi. 

Informasi mampu menjamah dimensi ruang yang tak terlihat sekalipun. Hanya butuh waktu sepersekian detik, informasi sudah dapat diterima oleh orang lain di belahan dunia lain. Bahkan bisa langsung diterima oleh banyak orang sekaligus.
 
Sebagai warga di negara demokrasi, kita bebas berbicara, berpendapat, berserikat, berkumpul bahkan melakukan kritik terhadap apapun. Termasuk kritik terhadap sistem atau kebijakan pemerintah. Ini yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi: input berupa kritik, masukan, protes, tuntutan, dukungan dari masyarakatnya. 

Dari input inilah nanti akan diformulasikan menjadi regulasi atau kebijakan-kebijakan yang kemudian nanti outputnya menjadi kebijakan yang akan kita laksanakan bersama. Output ini juga nantinya akan mendapat masukan, kritikan, tuntutan dan dukungan lagi dan kemudian akan diformulasikan menjadi kebijakan lagi. Begitu seterusnya.
 
Wabah Itu Bernama Kebencian

Dimanakah letak dilema dan permasalahannya? Ada pada kebebasan berbicara yang didukung oleh media sosial. Oh, tidak! Bukan ini permasalahannya. Masalahnya adalah budaya mengumpat kita. Kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat kita yang terkadang ngotot tanpa mengetahui ilmunya secara komprehensif dan menyeluruh. 

Setelah itu, kita akan mengumpat, bahkan sumpah serapah jika tidak sesuai dengan pendapat atau angan kita. Nyinyiran, umpatan, sumpah serapah kita ini kemudian tersebar, atau bahkan sengaja disebar untuk menularkan kebencian serupa. Lebih parahnya lagi, virus kebencian ini bukan lagi vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, tetapi juga horizontal sesama warga masyarakat. Ini adalah wabah yang sulit dibendung.

Tak semudah dengan social distancing untuk mencegah wabah ini, karena tiap individu terkoneksi. Namun jika memutus koneksi ini juga akan berbahaya karena dianggap bertentangan dengan sistem demokrasi. Pemerintah Telah Membungkam Suara Rakyat, Pemerintah Menutup Informasi Publik, Pemerintah Indonesia Antidemokrasi, kira-kira begitulah sebuah judul berita akan tersebar ke penjuru dunia.

Saat kita membuat keputusan untuk diri kita sendiri tentu tidak akan bermasalah besar karena yang akan melaksanakan dan resikonya juga kita tanggung sendiri. Saat keputusan diambil pada level keluarga, mulai ada kritikan penolakan sebagian anggota keluarga. Saat keputusan itu salah atau berdampak buruk pada sebagian atau keseluruhan anggota keluarga, tentu ada suara sinis menyalahkan seperti: "tuh kan, apa Mamah bilang ...."

"coba kemarin Papah gak begitu ...." "Makanya, kamu kalau dibilangin Mamah tuh nurut!"
"Mamah sama Papah gak adil sama aku."
 
Pada level keluarga ini cenderung bisa ditangani dengan kondusif karena masih terbatas karena hanya ada beberapa kepala saja. Resisten atau penolakan terhadap keputusan yang akan diambil juga cenderung tak berarti. Tetapi bagaimana jika pada level daerah atau bahkan negara? Ada berapa juta jiwa dengan isi kepala dan pendapatnya masing-masing? 

Ada berapa kepala yang ngotot terhadap pemikirannya? Akan ada berapa suara yang menghujat? Belum lagi menghitung suara media sosial yang mungkin satu orang bisa memiliki dua atau tiga akun media sosial aktif. Bisa berlipat-lipat kegaduhan yang ditimbulkan. Bisa berlipat-lipat penyebaran "virus" kebenciannya.

Simulasi Kasus

Mari kita coba simulasikan bagaimana dilematisnya pertentangan pendapat terkait keputusan atau kebijakan publik. Simulasi kasus ini untuk menggambarkan begitu sulitnya menghadapi suara warga +62.

Kasus 1.
Wabah Covid 19 mulai terdeteksi. Pemerintah mengumunkan pasien positif dan tetap menghimbau untuk tenang. Keputusan ini akan dianggap salah oleh sebagian masyarakat karena terlalu santai dan kurang antisipatif walaupun mungkin di belakang itu pemerintah merumuskan strategi-strategi kedepan untuk menghadapinya.

Kita ubah keputusan menjadi, pemerintah mengumumkan pasien positif Covid19 dan langsung mengeluarkan peringatan ancaman wabah. Daerah sekitar yang terdeteksi ada pasien positif dilakukan karantina dan pengecekan masal. Keputusan ini akan dinilai sebagian masyarakat sebagai langkah yang berlebihan dan menimbulkan kepanikan. Ini bisa menimbulkan ketidakstabilan situasi sosial ekonomi. Akan muncul nyinyiran lebay, panikan.

Kasus 2.
Permasalahan banjir di DKI menjadi momok setiap tahun dan setiap periode pemerintahan. Karena hampir dipastikan selalu terjadi banjir yang tidak bisa dihindari, maka pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur membuat sistem peringatan dini banjir. Tujuannya, minimal masyarakat segera waspada dan bersiap akan datangnya banjir. Ini diprotes dan mendapat nyinyiran dari sebagian warganya karena hanya dianggap peringatan, bukan mengatasi banjirnya.

Kemudian gubernur melakukan penggusuran rumah di sekitar bantaran sungai. Tujuannya untuk memperlebar sungai sehingga semakin besar volume air yang bisa dilalui. Selain itu juga untuk memudahkan membersihkan endapan, sampah, dan kotoran yang dibuang warga penghuni bantaran sungai. 

Ini akan diprotes keras karena dianggap tidak peka terhadap kesulitan masyarakat. Pemerintah akan dituntut relokasi terhadap korban penggusuran. Padahal kita ketahui bersama, area sekitar sungai tidak boleh didirikan bangunan, atau kita kenal istilah garis sempadan sungai. Artinya itu adalah bangunan ilegal.

Kemudian pemerintah terpaksa membangunkan rumah susun sebagai tempat relokasi. Warga diminta pindah ke rusun dengan membayar angsuran. Kebijakan ini akan dinilai salah oleh sebagian warga karena memberatkan. Oke, digratiskan. Tetap dianggap salah karena rusun tersebut kurang layak huni. Bahkan rusun itu malah dijual oleh sebagian penghuninya untuk dinikmati hasil penjualannya atau lokasi rusun dianggap sangat jauh dari sumber mata pencaharian mereka. Penghuni aslinya kembali mencari bantaran sungai lain untuk membangun gubuknya dengan gratis.

Kasus 3.
Wabah Covid19 semakin merebak dengan persebaran yang kian meluas. Dengan pertimbangan tertentu, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB dan himbauan pshycal distancing serta WFH. Ini diprotes sebagian warga karena dianggap kebijakan yang telat. Juga dianggap tidak memikirkan nasib pekerja harian atau pekerja yang tidak dapat dikerjakan di rumah. Kalau harus karantina diri, maka akan mendapat penghasilan dari mana?

Misalkan kebijakan lockdown diambil, akan diprotes karena keuangan negara akan kocar-kacir tidak mampu membiayai. Seandainya lockdown diberlakukan dan kebutuhan masyarakat dipenuhi pemerintah, tentu akan ada pos belanja negara yang dialihkan besar-besaran sedangkan aktivitas bisnis dan produksi dalam negeri terhenti. 

Begitu mengetahui ekonomi Indonesia ambruk, inflasi besar-besaran, pemerintah akan disalahkan lagi karena dianggap tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi. Atau sebagian warga yang gajinya dipotong untuk menutupi pembiayaan penanganan wabah akan protes keras. Dianggap tidak adil.

Himbauan untuk menyampaikan informasi yang baik-baik saja ketimbang terus-menerus memberitakan korban yang berjatuhan, kesengsaraan dan informasi negatif lainnya juga dihujat. Padahal tujuannya menjaga psikologis masyarakat agar tetap optimis dan tidak panik serta mampu memberikan dukungan moril positif kepada semua. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN