Mohon tunggu...
Bambang Wibiono
Bambang Wibiono Mohon Tunggu... Buruh Sarjana | Penulis Bebas | Pemerhati Sosial Politik

Alumnus Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

Silang Sengkarut Data Kependudukan

18 Juni 2020   21:25 Diperbarui: 18 Juni 2020   21:35 43 2 0 Mohon Tunggu...

Oleh: Bambang Wibiono
_


Masih hangat dalam ingatan kita semua mengenai karut-marutnya data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu berulang setiap jelang penyelenggaraan Pemilu. Betapa permasalahan ini seolah menjadi permasalahan abadi yang akan selalu berulang. Dan kasus terakhir yang masih terjadi saat ini adalah mengenai data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid19. Apa yang hendak kita katakan mengenai ini semua selain bobroknya penyelenggaraan administrasi publik pada birokrasi kita?

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di manapun, administrasi publik akan memainkan sejumlah peran penting di antaranya guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara, yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika berkaca pada permasalahan ketidakjelasan data kependudukan yang juga berimplikasi pada data penduduk yang seharusnya layak mendapat bantuan, lantas bagaimana negara bisa hadir untuk mensejahterakan mereka? Nyaris mustahil, karena bahkan negara saja tak tahu berapa dan siapa yang akan disejahterakannya.

Bobroknya Administrasi Birokrasi

Hadirnya aparatur pemerintah dari pusat hingga ke daerah, salah satu tugasnya adalah mengurusi hal ihwal seperti ini. Negara memberikan tugas dan mandat pada birokrasi di bawahnya untuk melihat langsung, mendata, memetakan, menganalisa permasalahan, melihat kemungkinan, melihat peluang sampai akhirnya digunakan untuk pembuatan dan pelaksanaan strategi kebijakan. Jangankan memetakan dan menganalisa permasalahan, menghitung jumlah penduduknya saja masih belum valid. Buktinya apa? Masih banyaknya data kependudukan ganda, masih banyaknya orang memiliki KTP ganda, masih banyaknya orang yang sudah pindah dan ganti domisili di KTP tetapi masih terdaftar secara sah di daerah sebelumnya, masih ada juga penduduk yang sudah meninggal tapi masih tercatat dalam data kependudukan aktif.
Kita juga sempat mendengar sebuah terobosan administrasi kependudukan yang akan dikelola dengan sistem terintegrasi dan menggunakan teknologi kekinian. Proyek itu bernama KTP elektronik. Gambarannya pada waktu itu, data kependudukan ini akan menjadi satu data yang terintegrasi. Bahkan ada yang bilang, tidak akan terjadi KTP ganda karena rekam data menggunakan pindai sidik jari dan retina. Data ini akan direkam dan tersimpan pada sebuah chip yang tertanam dalam kartu tanda penduduk. Teknologi yang canggih.

Dengan sistem terintegrasi ini, warga tidak akan perlu repot lagi saat pengurusan pembuatan SIM, asuransi kesehatan, paspor, daftar sekolah atau kuliah, surat keterangan catatan kepolisian, pajak, ijin usaha perorangan, apalagi untuk mengurus perpindahan domisili, pembuatan Kartu Keluarga baru atau yang sifatnya mengenai kependudukan. Seperti yang ada di film-film luar negeri itu. Hanya dengan nama dan nomor induk kependudukan, bisa terkoneksi dengan semua data kita. Termasuk data rekening kita ada di mana saja, sekolah di mana, taat bayar pajak tidak, sering melanggar hukum tidak.

Apa yang terjadi dan yang kita rasakan selama e-KTP ini terlaksana? Sudah bisa ditebak. E-KTP hanya sebuah proyek 'bancakan' atau rebutan anggaran bagi oknum di pemerintahan yang nilainya trilyunan yang sampai saat ini kasusnya menguap entah ke mana. Dan tentu saja, bahwa adminstrasi kependudukan tetap berjalan seperti masa-masa jahiliyah sebelumnya. Saat kita mengurus kepindahan domisili saja, tetap melalui prosedur rumit dan melelahkan karena harus bolak-balik tidak karuan, belum lagi urusan lintas instansi dan lintas sektoral. Seolah kantor kelurahan atau kantor kependudukan dan catatan sipil antara kota yang satu dengan yang lain itu berbeda dan terputus sistem. Setelah kita mengurus dan memperbaharui data kependudukan, masih sering terjadi tidak ada pembaharuan pada basis data. Nomor Induk Kependudukan (NIK)  ganda masih terjadi, status kependudukan seseorang tak berubah, data domisili warga tak ada perubahan. Seolah tidak ada pergerakan masyarakat, tidak ada pembaharuan data selama bertahun-tahun. Kalaupun ada, tidak signifikan. Aneh.

Lantas, bagaimana negara mengukur pertumbuhan penduduknya? Bagaimana negara memantau kesejahteraan warganya? Bagaimana sistem administrasi publik berjalan selama ini pada birokrasi pemerintah? Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi birokrasi pelayanan publik di negara kita.

Di jaman digital seperti ini, sudah seharusnya bahwa masalah data adalah persoalan serius dan menjadi prioritas. Kerapihan dan tertatanya data bisa menjadi salah satu ciri baiknya sistem administrasi. Bayangkan saja kalau kita tidak menata rapi file yang disimpan pada komputer. Saat memerlukan suatu file, tentu akan kesulitan mencari, harus melalui prosedur cek sana-sini, buang waktu dan tenaga. Tidak jarang pula, setelah memperbaharui file atau berkas tersebut, kita menyimpan ulang pada tempat yang berbeda agar mudah ditemukan tanpa menghapus berkas yang lama. Terjadilah berkas ganda.

Pemutakhiran Data Tidak Efektif

Kembali pada persoalan data warga penerima bantuan. Setiap ada pembagian bantuan dari pemerintah kepada warganya, selalu muncul banyak protes dan keluhan. Selalu ada saja yang tidak tepat sasaran. Orang yang sudah dianggap mampu dan kaya raya mendapatkan bantuan, sedangkan masih ada warga yang hidup dalam kesulitan sehari-harinya malah tidak pernah tersentuh berbagai macam bentuk bantuan pemerintah. Yang lebih parah lagi, seorang warga yang telah lama meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kisruh data seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ini konyol dan memalukan.

Jadi teringat saat penulis terlibat dalam sebuah survey di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2013 silam. Sebuah survey pelayanan kesehatan dan pendidikan (SPKP) yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK-UGM). Survey ini merupakan survey lanjutan untuk memantau efektivitas program Kemensos khususnya dalam upaya melihat pengaruhnya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Setidaknya ada empat permasalahan utama yang umum dijumpai di lapangan.

Pertama, banyak kasus yang ditemui terkait tidak tepat sasaran bantuan dari pemerintah. Kedua, masih berkaitan dengan permasalahan pertama, pelaksana teknis pada tingkat desa cenderung tidak melakukan perubahan data aktual mengenai penerima bantuan. Sehingga dari tahun ke tahun hanya data itu-itu saja yang digunakan.

Ketiga, jumlah penerima bantuan tidak sebanding dengan jumlah yang seharusnya mendapatkan bantuan. Sebab komposisi warga tidak mampu di sebagian besar wilayah Alor lebih banyak. Akibatnya, terkadang ada kesepakatan di antara warga penerima bantuan untuk membagi rata jatah bantuan yang mereka terima agar warga lain yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan bisa ikut merasakan bantuan pemerintah.

Keempat, tidak mempertimbangkan aspek akomodasi dan transportasi untuk penyaluran bantuan dikarenakan sulitnya akses untuk distribusi bantuan. Ini menyulitkan dan memberatkan tim relawan yang ditugaskan untuk verifikasi data dan pendistribusian bantuan. Terkadang ongkos yang diperlukan untuk mengambil bantuan beras raskin ataupun BLT misalnya, terlalu besar dibanding dengan apa yang diterima. Belum lagi ditambah ada sebagian oknum di lapangan yang meminta "jatah" per warga penerima bantuan sebagai ongkos lelah. Kondisi seperti itu memperlihatkan lemahnya pemetaan masalah serta evaluasi dalam sebuah kebijakan.

Terkait dengan kecenderungan tidak adanya perubahan data, memperlihatkan bahwa seolah tidak ada mekanisme cek dan ricek sampai level birokrasi di bawahnya. Logika birokrasinya, pemerintah pusat memegang data sebelumnya atau dahulu disebut dengan Basis Data Terpadu (BDT) sebagai acuan penyaluran bantuan. Kemudian data ini dilakukan verifikasi. Tahap verifikasi ini melibatkan beberapa instansi, mulai dari kementerian sosial sampai tingkat di daerah lewat dinas sosial kabupaten atau kota. Kemudian ada pihak pemerintah daerah dari mulai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat kelurahan/desa.

Aparatur desa atau kelurahan inilah sebenarnya yang menjadi ujung tombak. Pemerintah desa bisa mendelegasikan perangkatnya lewat RT/RW sebagai operator pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih efektif. Karena mereka inilah yang paling paham dan relatif paling mengenal satu per satu warganya. Asumsinya, tidak akan ada lagi warga yang telah meninggal tetap tercatat penerima bantuan. Atau tidak ada lagi warga yang telah pindah domisili masih terdaftar. Bahkan pihak RT ini bisa melakukan perubahan data mengenai siapa yang berhak dan siapa yang sudah dianggap telah mampu. Bukan merekrut tenaga dari luar yang sama sekali tidak memahami kondisi warganya.

Untuk kasus bantuan bagi yang terdampak Covid19, perlu ada definisi dan ukuran yang jelas mengenai siapa yang dianggap "terdampak". Dengan begitu, perangkat desa bisa berperan untuk mengedukasi warga mengenai sasaran bantuan ini dan perbedaan dengan bantuan sosial yang lainnya. Sehingga tumpang tindih penerima bantuan dan keributan di tengah masyarakat bisa diminimalisir.

Akar Masalah

Jika kisruh data tetap ada seperti yang terjadi sampai saat ini, setidaknya ada tiga kemungkinan yang menjadi akar masalah. Pertama, birokrasi kita masih takut soal perubahan, tidak visioner, apalagi berinovasi. Mungkin saja pengaruh birokrasi jaman orde baru masih melekat dan efeknya masih terasa sampai sekarang. Kebijakan atau keputusan hanya berlaku top down, sehingga birokrasi level bawah atau pelaksana teknis tidak berani mengubahnya.

Kedua, masih banyak oknum yang ada di tubuh birokrasi yang bermain dengan data kependudukan untuk kepentingannya sendiri. Mendahulukan sanak saudara dan kerabat, memprioritaskan pendukungnya, mendahulukan konstituennya untuk mendulang simpati, penghargaan dan suara pada pemilihan legislatif, kepala daerah, sampai pemilihan kepala desa, kuwu, maupun kepala dusun bahkan bisa saja ada oknum yang "menjual" data ini untuk memperoleh komisi dari penerima bantuan.

Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah budaya malas. Aparatur negara malas untuk berlelah melakukan sensus warganya, malas untuk memverifikasi data secara ril di lapangan, dan malas untuk melakukan perubahan-perubahan. Karena artinya itu akan menambah beban pekerjaan mereka. Simpelnya, data yang mereka terima dari pusat atau data tahun lalu, itulah yang digunakan. Jika nanti terjadi keributan, cukup katakan "kami menerima datanya seperti ini dari sananya." Maka keributan dan konflik akan beralih menjadi konflik vertikal.

Jika budaya birokrasi kita masih tetap demikian, maka permasalahan silang sengkarut data ini akan menjadi permasalahan abadi di negeri ini. Kita akan selalu lelah berdebat, berkonflik setiap jelang Pemilu, setiap akan ada penyaluran bantuan, dan setiap pengurusan administrasi yang menyangkut kependudukan. Bahkan jangan-jangan, negara pun tak pernah tahu jumlah warga negara sebenarnya, mendekati jumlah valid pun tidak. Hanya kira-kira.

Semoga saja permasalahan ini bisa menjadi perhatian serius kita semua, terutama pemerintah. Agar negara benar-benar bisa hadir dalam melayani warganya.

 ***
___
* Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, alumni Jurusan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x