 Sektor perkebunan tidak cuma bicara soal ketersediaan bahan mentah untuk kemudian dijual sebagai devisa negara. Sektor ini suka atau tidak turut menjadi bagian dalam kerangka penguatan ekonomi nasional terutama pada aspek penguatan devisa negara. Jika persoalan pertanian banyak berhubungan dengan kebutuhan pokok, maka usaha perkebunan  bicara tentang pengumpulan devisa negara yang itu urusannya tak bisa dianggap bisa dilakukan secara apa adanya.
Bagi pemerintahan presiden Joko Widodo, masalah ini telah menjadi perhatian sejak periode pertama dirinya menjabat, beragama kebijakan, mulai dari perbaikan dan pengadaaan infrastruktur pendukung dan berbagai kemudahan untuk mereka yang bergerak di dalamnya. Mulai dari penyediaan bibit dan pupuk murah, bantuan pendanaan untuk replanting, hingga pembukaan pasar baru di manca negara.
Pada saat yang sama, aspek lain yang tak kalah pentingnya adalah upaya hilirisasi. Hal itu menjadi pilihan lanjut  setelah kinerja ekspor terhadap komoditas ini yang mayoritas dalam bentuk mentah  terbukti menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia selama pandemi dan krisis global yang saat ini masih terjadi. Pasalny, dengan hiliirisasi  diperoleh nilai tambah  yang lebih beasr yang pada giliranya  berujung kepada penguatan devisa negara.Â
Seperti diketahui kinerja ekonomi Indonesia terus menunjukkan indikator naik di tengah risiko pelemahan ekonomi global, tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Q2-2022 yang tercatat mencapai 5,44%.  Peningkatan itu antara lain berkat topangan  permintaan domestik, pendapatan negara, data yang pada akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam Seven Economic Wonders of Worried World menurut majalah Financial Time.
Secara umum, angka tersebut tidak lepas dari sektor pertanian sub sektor perkebunan yang menjadi pengungkit kinerja secara makro dimana kontribusi yang diberikan kepada PDB nasionla tercatat sebesar  12,98%.  Sub sektor ini  tampil  sebagai kontributor utama dengan share terhadap PDB pertanian hingga 27%. Kenaikan pendapatan tersebut tidak lepas dari kebijakan hilirisasi yang telah diambil pemerintah sejak beberapa waktu lalu.
Â
"Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak beranjak dari hilirisasi maka value tidak bertambah, oleh karena itu hilirisasi berbagai komoditas harus didorong," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara dalam satu acara di Jakaarta, Kamis.
Seperti disebut diatas, strateginya tidak cuma berkait kepada pelaku usaha besar, kelompok petani kecil dan mandiri juga turut masuk dalam program ini, antara lain dengan  bantuan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki plafon sebesar Rp373,17 triliun pada 2022 dan akan meningkat sebesar Rp470 triliun pada 2023. Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa penggunaan KUR tersebut dapat menjadi opsi investasi jangka panjang bagi para pelaku sektor pertanian khususnya pada komoditas kelapa sawit. "Pada sekor pertanian telah diberikan KUR sebesar Rp70 triliun dan bisa meningkat karena tidak ada batasan bagi sektor pertanian, kemudian Pemerintah juga berupaya mendorong KUR kelompok yang belum optimal pelaksanaannya," ujar Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
