 Berbagai persoalan dan masalah krusial yang bersumber dari dalam dan luar negeri hingga saat ini masih menjadi concern pemerintahan presiden Joko Widodo. Persoalan yang kadang tidak bisa terlihat secara kasat mata, namun memiliki dampak besar jika tak ditangani secara hati-hati sejak dini. Hampir dari seluruh isu dan persoalan yang ada itu tak ada yang ringan karena praktis menyangkut nasib hidup orang banyak yang prosesnya pun terjadi secara masif, proses yang pada tahapan tertentu sangat bisa mengganggu keutuhan bangsa.
Kabar baiknya, ditengah fluktuasi perekonomian global masih belum menentu kondisi perekonomian dalam negeri sendiri hingga saat ini masih pada level yang stabil. Â Sementara data yang diliris oleh sejumlah lembaga riset juga memperlihatkan bahwa Indonesia relatif siap menghadapi goncangan yang diperkirakan akan terjadi hingga tahun depan.
Pada bagian lain, meski komando dan garis instruksi dalam penanganan kasus tersebut yang berasal dari Jokowi sudah jelas dan clear, namun koordinasi lintas bidang di level bawah yang dipimpin para menteri tetap mensyaratkan sinergitas. Hal tersebut menjadi penting, karena situasi yang terjadi tidak bisa lagi dihadapi secara apa adanya alias Business As Usual. Langkah ekstra ordinary baik dalam keputusan dan eksekusi menjadi sesuatu yang mau tak mau harus diambil, demi menjaga situasi yang adem, terutama dengan kian redanya dampak pandemi covid-19 yang jika tidak diawasi terus bisa melenakan dan masoh potensial untuk meledak lagi.
Isu dan berbagai  masalah tersebut menjadi bahasan panjang saat dua orang menteri senior jajaran pemerintahan presiden Joko Widodo yakni Menko Perekonomia Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (19/9).
Selain membahas isu-isu terkini, keduanya berbicara tentang sinergi antar kementerian dalam menghadapi ketidakpastian dunia yang masih terjadi sebagai dampak dari  pandemi covid-19 serta perang Rusia-Ukraina. Dua kondisi tersebut  yang tengah menjadi pusaran utama masalah dunia saat  ini dan berlanjut kepada terjadi ketegangan geopolitik yang diikuti pemberlakuan kebijakan proteksionisme di sejumlah negara. Trend kebijakan yang banyak diambil oleh negara-negara dinilai mampu menjadi pemicu ketidakpastian pasar keuangan global akibat terganggunya rantai pasokan, hingga berimbas pada tekanan inflasi yang kian mendalam. Kondisi tersebut juga akan membuat melambungnya harga komoditas yang dapat menimbulkan krisis energi dan pangan global, termasuk bagi Indonesia.
Mengacu kepada situasi yang ada, kedua menteri yang berbicara lebih dari satu jam secara empat mata itu memiliki satu pandangan dalam hal penguatan pangan dalam negeri  sambil mengurangi ketergantungan impor pangan. Realisasinya ada dalam wujud memperkuat kemandirian ekonomi yang yang telah dimilai dengan pelaksanaan proyek food estate atau lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah.  Rencananya  lahan food estate ditanami singkong yang kemudian akan diolah menjadi tepung dan mie hingga sumber energi.
Lumbung pangan atau Food estate itu bisa juga dikembangkan menjadi  pusat produksi cadangan pangan dari tanah milik negara, mengelola  simpanan cadangan pangan untuk pertahanan negara, dan distribusi cadangan pangan ke seluruh wilayah Indonesia. Strategi itu adalah bagian dari respons Pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau, sehingga mampu menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pertemuan kedua Menteri yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi wujud upaya konkret Pemerintah dalam memformulasikan kebijakan yang mampu meningkatkan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan terkini serta dapat berimbas langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
