Airlangga Hartarto dan Tujuan Strategis Pembangunan IKN Nusantara

  Pemerintah menyadari berbagai keberhasilan Indonesia menghadapi badai krisis yang disebut dengan the Perfect Storm harus disikapi sebagai cara baru dalam mengelola dan mengembangkan Indonesia ke masa depan yang lebih baik. 

Deraan masalah yang terjadi, khususnya sejak pandemi covid-19 dan krisis dunia yang potensial menyeret seluruh dunia ke jurang masalah yang lebih dalam membuat pemerintah mengetahui bahwa persoalan di dalam negeri juga masih banyak yang harus ditangani. 

Salah satunya adalah aspek pemerataan, karena secara faktual kesenjangan antara satu daerah, satu pulau dan satu kawasan di berbagai wilayah tanah air terhitung masing  timpang. Situasi yang mau tidak mau juga memerlukan konsentrasi penuh untuk dibereskan.

Salah satu wujud upaya yang diakukan pemerintah sebagai bentuk konsentrasi dalam memperkecil ketimpangan pemerataan tersebut adalah pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan, yang prosesnya sudah mulai masuk tahap pembangunan fisik. 

Status Ibu Kota Negara (IKN) tersebut sendiri sudah mendapat penegasan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Februari 2022. Pembentukan UU IKN dilandasi urgensi pemindahan IKN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2019.

Mengapa pemerintah mengambil kebijakan pemindahan ibukota ke Nusantara-- nama bakal calon ibukota baru tersebut-- tak lain karena upaya tersebut diyakini menjadi salah satu cara supaya terjadinya akselerasi pemerataan kesejahteraan. Mengingat posisi pulau jawa yang relatif sudah overload, sementara Kalimantan sendiri masih menjadi pulau terbesar di Indonesia yang tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonominya yang masih dibawah target.

Pemerintah menyadari bahwa masih terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021-2022), diketahui bahwa sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia sebesar 57,78% pada Triwulan I-2022. 

Dalam periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29%, Sumatera 21,96%, Sulawesi 6,73%, Bali dan Nusa Tenggara 2,66%, serta Maluku dan Papua 2,58%. "Pembangunan IKN yang diamanatkan dalam  RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan Indonesia. 

Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, saat memberi Kuliah Umum di Universitas Balikpapan akhir pekan lalu.

Dengan keputusan tersebut, IKN kelak diharapkan dapat berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional. Pengembangan economic super hub akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilien, dan inovatif, meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon. 

Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan Pusat Industri 4.0. "Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur," ujar Menko Airlangga.