Welhelmus Poek
Welhelmus Poek karyawan swasta

Pekerja sosial, tidak pernah menyerah dan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan masyarakat Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Regional Artikel Utama

Mendikbud Dua Kali "Tampar" Pendidikan NTT, Apa Respons Calon Pemimpin Daerah?

12 Januari 2018   20:52 Diperbarui: 13 Januari 2018   16:03 1536 2 0
Mendikbud Dua Kali "Tampar" Pendidikan NTT, Apa Respons Calon Pemimpin Daerah?
Rumah Belajar yang dinamai dengan Lopo Belajar Suku Adat Elan, Boy, Tuname Nenomana pada 2015. | regional.kompas.com

Setelah ada publikasi dari Program for International Students Assesment (PISA), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendy mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial bahwa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, mungkin disebabkan sampelnya diambil dari siswa-siswi di Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Pernyataan ini jelas memicu kemarahan dan reaksi cepat masyarakat NTT. Masyarakat NTT pada umumnya beranggapan bahwa Pak Effendy, secara tidak langsung menempatkan rakyat NTT sebagai orang terbelakang atau kurang terdidik.

Pun demikian, bagi pemerhati pendidikan di NTT, melihat ini sebagai sebuah refleksi sekaligus "tamparan telak" kepada pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan selama ini di NTT.

Memang sangat dini untuk mengklaim bahwa statement tersebut seakan merendahkan martabat dan kualitas orang-orang NTT. Pun demikian, harus kita sadari bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. 

Baik dari sisi software dan hardware, agar kualitas pendidikan di NTT mampu bersaing secara nasional dan global. Pemerintah pusat dan daerah harus sesegera mungkin melakukan investasi besar untuk menjawab persoalan ini.

Menariknya, pada kesempatan emas kunjungan Presiden Indonesia Pak Joko Widodo dan rombongan ke NTT pada tanggal 8-9 Januari 2018, dan Pak Effendy juga termasuk dalam rombongan, kemudian melakukan kunjungan ke beberapa sekolah.

Mungkin beliau ingin melihat lebih dekat seperti apa keadaan yang sesungguhnya terjadi. Kunjungan singkat ini membawa berkah bagi dunia pendidikan di NTT.

Bagaimana tidak, dalam sekejap, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung "menampar" Pemerintah Daerah NTT dengan menetapkan kenaikan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana, dari 156 miliar menjadi hampir 1 triliun atau sekitar 84.4% kenaikan. 

Fantastis, memang. Tapi mungkin inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Entah ini bagian dari strategi mengambil hati masyarakat NTT atas tamparan pertama di atas atau bukan, pada prinsipnya masyarakat NTT menyambut gembira suntikan anggaran tersebut. Tinggal sekarang, bagaimana secara efektif dan efisien anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Bicara pengelolaan anggaran, tidak bisa kita pungkiri bahwa selalu saja ada penyalahgunaan anggaran untuk setiap upaya pembangunan. Tantangan saat ini boleh dikatakan justru berada pada pemerintah daerah NTT sendiri. Mau dikemanakan anggaran tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, secara kebetulan pada tahun ini pula akan ada pemilihan kepala daerah serentak, dan NTT kebagian pemilihan gubernur dan bupati di beberapa kabupaten. 

Artinya sekarang, masyarakat NTT harus mampu mengkritisi visi dan misi setiap calon kepala daerah, termasuk di dalamnya mengkritisi sejauh mana kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan di NTT berikut pemanfaatan anggaran pendidikan yang disediakan dari pusat tersebut.

Perlu diketahui, bahwa untuk tahun 2018, sebagaimana informasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT, sejak tanggal 7-10 Januari 2018, tercatat 43 pasangan calon gubernur dan bupati dinyatakan lolos tahapan pendaftaran. Khusus calon gubernur, ada empat pasangan calon yang memenuhi syarat. Selebihnya adalah pasangan calon bupati di beberapa Kabupaten.

Kembali kepada alokasi anggaran di atas, bila gubernur selaku kepala daerah menggunakan pendekatan pembagian merata ke seluruh kabupaten/kota, maka setiap kabupaten/kota, akan mendapatkan alokasi di atas 45 miliar per 22 kabupaten/kota yang ada. 

Atau dengan kata lain, bila menggunakan pendekatan kecamatan, maka 320 kecamatan di NTT masing-masing akan menerima di atas 3 miliar. Apakah pendekatan ini efektif? 

Tentu tidak demikian, karena bisa dipastikan ada kabupaten/kota yang membutuhkan lebih dari yang sudah dikatakan maju. Oleh karena itu, minimal pendekatan yang dipakai harus lebih merata, adil dan proporsional. Bila benar tujuannya untuk peningkatan kualitas pendidikan.

Kembali lagi bahwa, "tamparan keras" Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengkritisi kualitas pendidikan di NTT, sebenarnya tidak semata menurunkan derajat masyarakat setempat, tetapi justru membuka mata kita untuk berpikir dan bertindak lebih cerdas dalam mengatasi setiap persoalan pendidikan yang dihadapi.

Ingat bahwa kail yang diberikan kepada pemerintah daerah saat ini adalah sebuah "coding" untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih smart. Para calon gubernur dan bupati harus lebih waspada dan semestinya tertantang untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat kualitas pendidikan di NTT. Apakah mereka akan merespons dengan cepat? Semoga!!!

Canberra, 12 Januari 2018

  • -Welhelmus Poek-