Demokrasi di Hari Valentine 2024

Setelah berbulan-bulan tertunda dan berlarut-larut, DPR, Kemendagri, KPU dan Bawaslu menyepakati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komis II DPR di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (24/1/2022). 

"Kami mengusulkan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022) dilansir dari Antara.

Meski demikian, tahapan dan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 belum ditetapkan. Pemilu 2024 akan mencakup pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Jadwal pemilu 14 Februari 2024 telah dimasukkan dalam draf Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyepakati waktu penyelenggaraan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. 

"Untuk tanggal, kami kira dari pemerintah sepakat pada tanggal 14 Februari. Ini akan memberikan ruang dengan adanya pilkada serentak yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diselenggarakan pada bulan November 2024," kata Tito. 

Dengan kesepakatan waktu pemilu, Tito berharap memberikan ruang antara Februari dan November jika nantinya terjadi dua kali putaran pemilu.

Di masa lalu, pengumuman tanggal pemilihan hampir tidak layak menjadi berita utama. Itu adalah detail teknis yang tidak banyak berarti bagi demokrasi. Namun keputusan baru-baru ini menarik perhatian media, bukan karena tanggalnya bertepatan dengan Hari Valentine, tetapi karena akhirnya mengakhiri spekulasi liar bahwa tidak akan ada pemilu sama sekali pada tahun 2024.

Segera setelah krisis pandemi melanda  beberapa bulan memasuki masa jabatan kedua Presiden Jokowi, spekulasi tersebar luas bahwa mantan gubernur Jakarta ini, telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mendapatkan dukungan lebih dari 70 persen DPR, akan berusaha untuk memperpanjang waktunya di kantor kepresidenan. 

Salah satu rencana yang dibayangkan adalah bahwa Jokowi akan menunda pemilihan hingga 2027, memperpanjang masa jabatannya tiga tahun, untuk memungkinkan dia menyelesaikan proyek kesayangannya -- termasuk relokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur -- yang telah sangat terganggu oleh pandemi yang berkepanjangan.

Presiden berulang kali membantah spekulasi ini, menyebutnya sebagai "tamparan di wajahnya" dan menegaskan kembali komitmennya terhadap demokrasi. Namun, penyangkalannya yang diucapkan dengan keras, gagal mengakhiri obrolan, dengan beberapa pendukung dan pencelanya masih melontarkan gagasan -- atau tuduhan -- bahwa Presiden tidak akan meninggalkan kantor pada tahun 2024. 

Sekarang setelah tanggal pemilihan umum telah ditetapkan, diskusi gagasan ini harus dihentikan. Presiden baru akan dipilih sebelum Jokowi mengakhiri masa jabatannya.