Peluit Pertarungan Sengit 2024 Sudah Berbunyi

Hiruk-pikuk dan perjalanan terseok-seok oleh perilaku politik kebijakan yang blunder hingga terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang semakin memiskinkan. 

Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (5/1/2022) siang.

Dari kasus hukum bernuansa politik yang menimpa Sayid Bahar bin Ali bin Smith atau lebih sering disebut Habib Bahar bin Smith (HBS), operasi tangkap tangan  di Bekasi (OTT) KPK tangkap Wali Kota Rahmat Effendi dalam  Rabu (5/1), dan cuitan Ferdinand Hutahaean di akun Twitternya menjadi viral di media sosial. 

Cuitan Ferdinand pun kemudian memicu kemarahan warganet. Hashtag #TangkapFerdinand pun menjadi trending topic di Twitter pada Rabu, 5 Januari 2022.

Terkait kasus HBS, pengembangan yang terjadi pada saat dimintai keterangan, HBS bukan ditargetkan dari kasusnya mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachmang, melainkan munculnya pertanyaan-pertanyaan lain dan kasus lain. 

Menurut Kuasa Hukum HBS, Ichwan Tuan Kota mengatakan bahwa berita bohong yang diperkarakan dalam kasus HBS ini terkait peristiwa KM 50.  

Disinggung, apakah berita bohong ini terkait KM 50, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan bahwa hal ini bersifat pro Justicia sehingga tak dipublikasikan. 

"Mengenai materi penyidikan, ini kan pro justicia, nah jadi memang kita tidak publikasi karena sifatnya projusticia, dan hanya bisa digunakan di proses pengadilan."

 "Apa yang disampaikan Bahar Smith terhadap Presiden Jokowi dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman adalah dilakukan dengan cara-cara kasar, tidak obyektif, tidak sopan, tidak konstruktif dan tidak zakelijk sifatnya sehingga dimaknai sebagai "penghinaan formil" (Formeele Belediging) yang kemudian disebut sebagai kebencian ("hatred"), ejekan/cemoohan ("ridicule") ataupun merendahkan ("contempt"), maka pernyataan itu menjadi bentuk Penghinaan Formil yang strafbaar sifatnya," ujar Guru Besar Ilmu Hukum UI, Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH. MA dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/12).

Diketahui, Komnasham telah menyimpulkan tewasnya empat anggota laskar sebagai unlawfull killing atau pembunuhan di luar hukum oleh polisi tanpa alasan sah dan melanggar hukum pidana. Pengusutan pembunuh tersebut merupakan satu dari empat rekomendasi Komnasham.