Rapat perdana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019), diwarnai perdebatan.
Perdebatan terjadi akibat Prabowo menolak menuruti permintaan anggota Komisi I dari PDI Perjuangan Effendi Simbolon untuk memaparkan program kerja dengan menguraikan anggaran Kemenhan secara terbuka dalam rapat.
Sedangkan anggaran Kemenhan yang ditetapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp131,2 triliun. Dan itu sudah diketahui oleh khalayak umum. Apa ada yang salah, jika Menhan Prabowo menolak menguraikan anggaran tersebut? Penulis rasa tidak salah sama sekali.
Menhan Prabowo justru mengambil langkah cerdas dan luar biasa dengan tidak membuka perincian anggaran Kementerian Pertahanan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi I DPR RI.
Selain itu sikap Menhan Prabowo yang hanya bersedia memaparkan perincian anggaran dalam rapat tertutup menunjukkan bahwa ketua umum Partai Gerindra itu telah mampu. Â Yakni mampu "membaca" peta politik para aktor politik di parlemen.
Perlu diperhatikan bro, membuka perincian anggaran Kementerian Pertahanan dalam rapat terbuka sangat riskan dilakukan.
Ini karena berpotensi menjadi konsumsi publik dan dunia internasional yang sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan pertahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Enggak mau kan, NKRI di rong-rong negara lain karena strategi pertahanan kita bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab.
Dan perlu digaris bawahi, bahwa pembahasan terkait pertahanan negara harus dilakukan secara hati-hati agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar Indonesia.
Toh Menhan Prabowo sebetulnya tidak keberatan memaparkan proyeksi anggaran asal dilakukan secara tertutup. Dan penulis yakin Menhan Prabowo akan bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran negara, Â khusus nya di Kementerian Pertahanan.
