Peran partai politik (parpol) sangat diperlukan demi berfungsinya demokrasi perwakilan dan pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi, parpol saja tidak cukup mampu. Diperlukan sejumlah faktor lain, seperti negara hukum (rule of law), kebangsaan yang kokoh, pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.
Partai politik sejatinya memiliki maksud dan tujuan mulia sebagai wadah perjuangan rakyat sesuai dengan cita-cita dan ideologi yang dianut serta membela kepentingan politik kolektifnya.
Maksud dan tujuan parpol dapat dilihat dan dibandingkan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar parpol masing-masing, dan tentu memiliki tujuan yang baik dan mulia. Tetapi, setelah melihat kenyataan, tujuan parpol yang idealis itu hanya lantang disuarakan namun sedikit sekali yang diaplikasikan.
Berbeda dengan Partai Perindo, kehadiran Perindo dalam kontestasi politik nasional adalah contoh nyata sebagai parpol yang patut ditiru oleh parpol-parpol lainnya. Meski merupakan parpol baru, Perindo konsisten menjembatani aspirasi suara rakyat dan konsisten pula dengan aturan-aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya.
Sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Perindo, Pasal 5 tentang misi. Poin kedua disebutkan bahwa Partai Perindo berkomitmen akan "Mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk Indonesia yang mandiri dan bermartabat". Perlu dicatat, bahwa inti dari misi di poin kedua ini adalah, Perindo berkomintmen akan mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sudah empat tahun Partai Perindo ikut mewarnai dunia perpolitikan tanah air. Dan baru-baru ini tiba-tiba publik dihebohkan dengan kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan yang sekaligus Ketua DPW Partai Perindo Provinsi bengkulu.
Sulit dimungkiri, terdapat pesan kuat bahwa korupsi merupakan isu paling utama dalam konteks politik saat ini. Kekuatan politik apa pun bakal tergerus dan tumbang jika keterlibatan kadernya dengan praktek korupsi semakin jelas terpapar ke publik.
Isu keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam kasus korupsi telah berdampak lebih jauh. Selain penurunan citra politik parpol, berbagai identitas positif yang dilekatkan publik pada parpol tertenut juga turut luntur dan tergerus.
Namun, kembali ke narasi di atas tadi, bahwa Partai Perindo patut dijadikan contoh dan ditiru oleh parpol lain, terutama terkait konsistensinya dalam menjalankan apa yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya.
Bagaimana tidak, tak lama setelah mendengar kabar OTT Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo tak tinggal diam. Pimpinan Partai berlambang rajawali itu langsung meresponn dan memberi keputusan yang sangat tegas. Langkah tegas tersebut antara lain sebagai berikut:
