[caption id="attachment_359755" align="aligncenter" width="600" caption="Siapakah di antara menteri Kabinet Kerja yang direshuffle? (Sumber foto: okezone.com) "][/caption]
Isu reshuffle Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi terus mencuat ke permukaan. Banyak survei dan komentar pengamat seolah menegaskan bahwa reshuffle adalah sebuah keharusan. Perubahan peta politik nasional dan kinerja (yang dinilai) buruk (?) dari beberapa menteri menjadi pendorongnya. Benarkah demikian? Akankah Jokowi melakukan reshuffle?
Bukan soal harus atau tidak
Soal reshuffle bukanlah permasalahan harus atau tidak, dengan pertimbangan apapun. Jika pun dilakukan haruslah meliat kebutuhan. Kebutuhannya harus berdasar pada kinerja. Selain itu, kriteria penilaiannya pun harus jelas, tidak boleh sembarangan. Evaluasi dilakukan terlebih dulu secara komprehensif sebelum diputuskan untuk reshuffle atau tidak, dan siapa saja yang di-reshuffle dan siapa yang dipertahankan.
Reshuffle sebaiknya tidak dilakukan karena tekanan pihak ketiga, di luar kabinet. Namun demikian juga harus mendengarkan pendapat dan masukan berbagai pihak. Reshuffle juga sebaiknya tidak atas dasar bargaining politik atau negosiasi kepentingan. Sekali lagi ditekankan harus karena kebutuhan dan berdasarkan pada kinerja.
Kesan publik
Bahayanya, ada banyak hal yang menjadi kesan publik yang bertujuan membentuk opini dan mengarahkan pandangan presiden. Semisal beberapa menteri yang belakangan dimunculkan ke permukaan dan dipersepsikan tak bekerja dengan baik dan harus direshuffle. Beberapa menteri itu adalah Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan-Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Sekali lagi, reshuffle bukanlah hal tabu dalam pemerintahan. Perombakan kabinet lazim dilakukan. Hanya saja perombakan harus dilakukan karena memang kebutuhan untuk perbaikan pembangunan. Bukan karena kesan publik, hasil evaluasi tak komprehensif, atau kepentingan kelompok tertentu.
Biarkan Jokowi memutuskan
Seringkali saya tak suka kelompok tertentu yang terus mencoba mempengaruhi Jokowi dalam soal reshuffle ini. Tak terkecuali PDIP dan partai pendukung lainnya, kelompok relawan, dan atau orang-orang dekat Jokowi. Mereka tak lain hanya memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Sementara Jokowi harus berdiri di atas kepentingan rakyat semua.
Jokowi harus dibiarkan memutuskan sendiri keputusan reshuffle-nya berdasarkan kebutuhannya dan kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh ada satu pihak pun yang menekan, berdasarkan kepentingan apapun, dengan argumen seperti bagaimana pun.
Ingat, baik-buruk sebuah keputusan, yang pada akhirnya harus bertanggung jawab adalah Jokowi. Jokowi yang dikecam, Jokowi yang dibully, JADI jangan pengaruhi Jokowi untuk memutuskan perihal reshuffle ini! (*)
