Mohon tunggu...
Wasiat Kumbakarna
Wasiat Kumbakarna Mohon Tunggu... karyawan swasta -

melihat sesuatu dengan lebih cerdas dan tenang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Panglima TNI Bisa dari AU atau AL, Terserah Jokowi!

9 Juni 2015   13:37 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:09 462
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Salah satu hak prerogatif presiden adalah memilih panglima TNI. Artinya, Jokowi bisa memilih siapa saja untuk menjadi Panglima TNI berikutnya pengganti Jenderal Moeldoko yang 1 Agustus nanti akan pension. Jokowi tidak boleh dan tidak bisa dipengaruhi siapa saja untuk memilih panglima TNI yang baru.

 

Jadi, sebetulnya tak perlu ada pro-kontra  soal siapa yang ditunjuk Jokowi menjadi panglima TNI yang baru. Tapi ya gimana, saya berulang kali bilang bangsa kita sukanya berpolemik. Untuk sesuatu yang jelas saja seperti hak prerogatif presiden, masih saja muncul pro-kontra. Ini berhubungan ada kemungkinan Jokowi tidak mengangkat Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna menjadi panglima TNI

 

Mengapa mesti KSAU?

 

Sampai terakhir Jenderal Moeldoko dipilih menjadi panglima TNI oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdasarkan giliran. Moeldoko yang berasal dari Angkatan Darat (AD) menggantikan panglima TNI sebelumnya dari Angkatan Laut (AL), Laksamana TNI Agus Suhartono. Maka, pengganti Moeldoko seharusnya berasal dari Angkatan Udara (AU).

 

Pemilihan panglima TNI secara bergilir dari ketiga angkatan sudah dimulai sejak Presiden Gus Dur, lalu dilanjutkan oleh Megawati dan SBY. Hal tersebut jelas diamanatkan dalam pasal 13 ayat 4 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dijelaskan, bahwa Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi aktif yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan dan dapat dijabat secara bergantian.

 

Namun demikian, perihal panglima TNI dijabat secara bergiliran itu bukanlah sebuah kewajiban dan tidak mengalahkan hak prerogatif presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata RI. Artinya, Jokowi bisa saja memilih KSAL atau KSAD lagi. Itu jelas dikatakan oleh Jokowi, "…semua pertimbangan sudah masuk ke meja saya dan sekali lagi ini hak prerogatif Presiden!"

 

KSAL jadi Panglima TNI?

 

Sikap kontra memang ditunjukkan beberapa pihak jika Jokowi tidak memilih panglima TNI dari AU. Ini berhubungan dengan isu yang muncul bahwa kemungkinan Jokowi akan memilih panglima TNI dari AL, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi.

 

Menurut pengamat polisi, pertahanan dan keamanan asal Unpad, Muradi, PhD, bisa saja Jokowi memilih Ade Supandi sebagai panglima TNI. "Bisa saja dengan alasan untuk memperkuat soal kemaritiman," sebut dia.

 

Senada dengan Muradi, pengamat militer Hari Priyantono juga melihat kemungkinan yang sama. "Tapi kembali ke presiden soal pergantian panglima TNI. Kalau presiden ingin concern dan perkuat masalah kemaritiman, bisa saja Presiden nanti akan memilih panglima TNI dari TNI AL," kata Hari. Seperti kita ketahui bersama isu kemaritiman adalah isu utama yang menjadi agenda Jokowi saat kampanye lalu.

 

Jangan jadi kontroversi seperti pemilihan kapolri

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun