Mohon tunggu...
Wasiat Kumbakarna
Wasiat Kumbakarna Mohon Tunggu... karyawan swasta -

melihat sesuatu dengan lebih cerdas dan tenang

Selanjutnya

Tutup

Politik

Omongan Ngawur Barisan Sakit Hati Sama SBY

21 Februari 2013   04:00 Diperbarui: 24 Juni 2015   17:58 424
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kedaulatan Sudah Dirampas, Tokoh Nasional Serukan Rezim SBY Turun

Kamis, 14 Februari 2013 17:33 1 PAra Tokoh yang hadir dalam Musyawarah Akbar Kedaulatan Rakyat di PP Muhammadiyah , Kamis (14/2/2013) Jakarta, Seruu.com - Seruan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mundur dari jabatannya karena gagal mengemban amanah konstitusi kembali bergema dalam Musyawarah Akbar bagi Kedaulatan Bangsa yang digelar di PP Muhammadiyah, Kamis (14/2/2013). Sejumlah tokoh nasional dan aktivis pergerakan yang berkumpul sejak siang tadi satu persatu menyampaikan paparannya yang menyatakan bahwa kepemimpinan nasional saat ini gagal menjalankan konstitusi yang berujung pada hilangnya kedaulatan rakyat dalam berbagai bidang. "Soal wacana bagi kami sudah selesai, kini saatnya revolusi," ujar mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, Jakarta, Kamis (14/2/2013) saat berbicara dalam forum tersebut. Untuk itu Rizal meminta agar seluruh elemen bangsa bersatu dalam barisan yang solid untuk memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan. Termasuk para aktivis, pekerja media, kalangan menengah, dan lainnya. "Kalau seluruh elemen bangsa benar-benar solid dan tidak mau dikooptasi, insya Allah, sebentar lagi terjadi perubahan. Waktunya tidak akan lama lagi. Rakyat sudah menghendaki perubahan sekarang juga," tukasnya. Sementara pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Azyumardi Azra berpendapat kedaulatan rakyat saat ini sudah tidak sejalan dengan konstitusi karena hilangnya kedaulatan rakyat, terutama dalam bidang ekonomi, sumber daya alam dan politik. "Rakyat hanya dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai kekuasaannya. Itulah yang memunculkan demokrasi kita yang menghasilkan harga-harga yang sampai ke rakyat lebih mahal," kata mantan Rektor UIN Jakarta itu. Ia menilai, tindakan politisi parpol itu merupakan tindakan yang mengabaikan kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat.  "Proses-proses politik yang terjadi justru tidak ada hubungannya dengan rakyat, meski ketika mereka mendapatkan kekuasaannya tersebut dari rakyat, namun tak ada tindakan yang mengarah kepada kedaulatan rakyat," tuturnya. Inilah hasil dari produk-produk dan proses-proses kolutif yang menghasilkan kartel, dimana memiliki tujuan hanya pada kepentingan politiknya masing-masing, ucapnya. Aktivis perempuan yang juga Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet menegaskan bahwa dirinya tidak sabar melihat penindasan yang terus terjadi selama kepemimpinan rezim SBY-Boediono, rezim SBY selalu mengkhianati cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, ia juga menilai saat ini kondisi sektor-sektor kehidupan masyarakat Indonesia sudah banyak yang rusak, Republik Indonesia sudah tidak berfungsi, bahkan kelompok satu dibiarkan memegang kedaulatan atas kelompok yang lain. " Jadi bagaima mungkin kita mau biarkan rezim ini berlangsung sampai 2014," tandasnya. Dalam musyawarah akbar itu, hadir pula Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mukti,, Mantan Menko Rizal Ramli, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatulloh Azyumardi Azra, Aktivis Perempuan Ratna Sarumpaet, Haris Azhar (Kontras), Salamuddin Daeng (IGJ), Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, dan tokoh pergerakan lainnya. [mus] Ane pengen komen sama omongan ngawur barisan sakit hati dalam berita di atas. Bagaimana tidak ngawur. mereka yang  mengklaim lebih baik dari SBY, lebih tahu soal refromasi dan demokrasi, malah membuat provokasi untuk menggulingkan SBY. Mereka lupa atau tidak tahu, atau pura2 lupa, atau emang udah kalap, bahwasanya segala perubahan harus dalam konteks demokrasi yang sudah disepakati waktu reformasi. Mekanisme di luar itu akan menyebabkan Republik ini set-back. Reformasi salah satunya menekankan agar tidak terjadi lagi "kudeta" di tengah jalan. pergantian kekuasaan harus dilakukan lewat mekanisme pemilu. Kalau tidak begitu, buat apa ada pembatasan masa jabatan presiden, ada pilpres langsung???? Ngaco, keliatan emang mereka yang ngomong di atas tak bisa memenangkan pemilu. makanya lebih suka mencari jalan lain...

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun