Tiba-tiba saja ramai dibicarakan tim Transisi bentukan Jokowi yang grasah-grusuh mendatangi pemerintahan SBY tanpa izin. Kesannya kegesitan, kata Dipo Alam. Presiden SBY sendiri sampai gerah mengabarkan ada orang tim Transisi yang berkirim SMS dengan tujuan minta konsultasi. Tim Transisi juga mendatangi sejumlah kementerian dan dirut BUMN tanpa koordinasi dengan menteri koordinator (Menko) dan Sekretaris Kabinet (Seskab). Tindakan-tindakan itu dinilai sebagai tindakan melanggar tatakrama dan grusah-grusuh.
Waduh, ini apa-apaan sih ya? Woles (selow/santai) aja, hei Tim Transisi! Ada apa sih keburu-buru begitu? Emangnya mau ditinggal kereta apa ya? Waduh, kondisi seperti rawan digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab atau oknum untuk meraup untuk dengan menipu, misalnya minta proyek atau apalah.
Soalnya, indikasi pemalsuan tanda tangan tim transisi juga sudah diindikasikan oleh salah satu anggota tim Transisi, Anies Baswedan. Sebaiknya, pak Jokowi harus tegas siapa saja, dalam Rumah Transisi, yang boleh berkonsultasi dengan pemerintah. Jangan semua-semua boleh, nanti kesannya grasah grusuh tanpa koordinasi.
Atau dengan tegas melarang tim Transisi datang ke kementrian. Soalnya, Tim Transisi kan baru bisa berkoordinasi sebatas perencanaan, belum eksekusi kebijakan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan informasi, Tim Transisi tak harus mendatangi kementerian. Karena ini sebatas planning, tak harus ke kementerian itu. Kalau ke lapangan itu sudah action. Gak perlu grusah-grusuhlah.
Kesannya jadi intervensi
Tidak salah jika tuduhan intervensi pun dilayangkan beberapa pihak kepada tim Transisi. Atas kejadian ini, Seskab menerbitkan surat edaran meminta menteri dan pimpinan lembaga di kabinet SBY supaya tidak berkoordinasi dengan tim transisi sebelum berkoordinasi dengan menteri koordinator dan menteri sekretaris negara.
Tim Transisi pun akhirnya harus menjawab bahwa pihaknta tidak ada niat melakukan intervensi. Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pihaknya tak punya niat untuk mengintervensi pemerintahan SBY. “Tak ada pikiran sedikit pun dalam tim transisi yang melakukan intervensi,” katanya.
Hasto juga menegaskan yang bisa menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah hanya ketua tim Transisi (Rini Soemarno). “Di luar itu, sifatnya hanya partisipasi” pungkasnya. Nah, ini yang rancu, partisipatif itu maksudnya apa, To? Ini lagi jadi celah untuk para oknum bermain, atas nama partisipatif.
Gak sabaran amat ya!
Ampyun deh gak sabaran amat, padahal kan tinggal nunggu 20 Oktober. Sudah pasti kok pak Jokowi jadi presiden. Saat ini SBY masih presiden, bukan pemerintahan bersama, jadi tak pelru lah grasah grusuh begitu, sampai-sampai tak menggunakan etika dalam berkonsultasi.
Sudahlah, yang wajar-wajar saja. Tunggu tanggal 20 Oktober. Lagian juga pak Jokowi marah tuh dengan kelakuan tim Transisi. Jokowi mempersilakan tim transisi yang nyelonong ke pemerintahan SBY agar ditegur.
Jadi, begini ya! Sampai 20 Oktober 2014, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia, SBY yang bertanggung jawab. Segera setelah presiden terpilih mengucapkan sumpah jabatan, sejak itu pula masa pemerintahan SBY berakhir.
