Snowden mulai beraksi dengan dokumen rahasia yang ia miliki. Seperti halnya Julian Assange yang membuka data Wikileaks-nya satu per satu, Snowden pun melakukan hal yang sama. Kali ini, Snowden membuka aksi intelijen dua negara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya Australia (Aus).
Ternyata Kedubes AS dan Aus di Jakarta selama ini ternyata menyimpan alat sadap untuk memata-matai Indonesia. Terang saja protes keras pun dilayangkan. Bahkan banyak desakan dari berbagai elemen bangsa untuk bertindak lebih keras lagi, semisal memutus hubungan dengan kedua negara.
Sebagai kepala negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berkepala dingin dengan tetap bersikap tegas. Yang dilakukan pertama adalah meminta klarifikasi. Dubes kedua negara dipanggil oleh Kemlu.
Sejauh ini, baik AS maupun Aus hanya bisa bersilat lidah saja. Mereka tak membantahnya dan tidak juga minta maaf. Coba saja perhatikan pernyataan beberapa pihak terkait.
"Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, dubes kedua negara tidak membantah tapi tidak membenarkan," ujar Staf Khusus Presiden bidang luar negeri, Teuku Faizasyah.
Hmmm…tidak membantah tapi tidak membenarkan!
Setali tiga uang dengan pernyataan Menlu Australia Julie Bishop. Saat bertemu Menlu Marty Natalegawa, Julie lebih membicarakan soal pendidikan, kesehatan, hingga program pertukaran mahasiswa dan pemuda. Ia tak menampik salah satu hal yang dibahas adalah isu penyadapan.
"Kami tidak ingin membahas lebih jauh (isu penyadapan). Kami meyakinkan bahwa Perdana Menteri (Abbot) tidak akan melakukan yang dapat merusak hubungan dengan Indonesia," katanya.
Hmmm…Perdana Menteri (Abbot) tidak akan melakukan yang dapat merusak hubungan dengan Indonesia! Seperti bicara dengan orang bodoh saja. Jelas PM Abbot tidak melakukannya, karena dia barus aja menjabat, penyadapan dilakukan pemerintah Aus sebelumnya. Ya, bersilat lidah plus berusaha merayu dengan memberikan kompensasi dengan memberikan kerjasama pendidikan dan sebagainya.
Tak jauh berbeda juga dengan AS. Badan Intelijen Nasional (BIN) dikabarkan telah meminta klarifikasi kepada intelijen AS. BIN telah menegaskan bahwa kasus penyadapan itu bisa mengganggu kedua negara. Pihak intelijen AS pun hanya bisa bersilat lidah dan mengulur waktu dengan argument menunggu arahan atasannya di Washington.
Resolusi PBB anti-penyadapan
Jelas AS dan Aus empunyai kepentingan di Indonesia sehingga mereka melakukan penyadapan. Menurut mantan Panglima TNI (Purn) Laksamana Agus Suhartono, apabila kepentingannya ekonomi, maka Australia ingin mengamankan kepentingan bisnisnya di Indonesia. "Kalau di bidang politik, pasti ingin mengetahui siapa sih presiden mendatang," katanya.
Apapun itu aksi penyadapan satu negara terhadap negara lain bisa dianggap sebagai sebuah sikap memusuhi dan melanggar kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintahan SBY melalui Menlu Marty Natalegawa telah berperan aktif mendukung dan mensponsori resolusi mengenai masalah pengaturan intelijen ke PBB. Resolusi ini nantinya akan menjadi resolusi anti-penyadapan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bersikap tegas dan keras menanggapi soal penyadapan. "Tidak ada yang lembek Indonesia dalam mensponsori resolusi ke PBB, terkait masalah ini," imbuhnya. Inta, apa yang dialami Indonesia saat ini, tambah Marty, juga dialami sekira 90 negara lainnya.
Sikap SBY sudah tepat!
Pernyataan Marty ini adalah sebagai jawaban atas berbagai komentar di dalam negeri belakangan ini soal ketegasan pemerintahan SBY perihal isu sadap. SBY tidak diam! Dia telah menginstruksikan menterinya untuk bersikap tegas dan mendukung resolusi anti-penyadapan.
Perihal SBY belum bicara di depan publik, itu strategi wait n see. Ingat lho, ini bermula dari bocoran data intelijen yang tidak terverifikasi oleh Snowden. Dan pucuk pimpinan kedua negara AS dan Aus, belum mengeluarkan pernyataan membantah ataupun mengiyakan.
Jika SBY buru-buru bicara di depan publik, maka akan terkesan gegabah dan tanpa dasar yang kuat, dalam arti terverifikasi. Biarlah dulu ini bergejolak di level para Menlu. Soal Angela Merkel dan pemimpin lain yang sudah protes keras, itulah menurut saya mereka terlalu gegabah dan terkesan tidak matang dalam berstrategi. Mungkin karena shock sekali dengan kenyataan itu.
Maka menurut saya, sikap SBY dalam hal ini sudah tepat! Menunjukkan kematangan dan penuh strategi dalam menghadapi isu penyadapan yang belum terverifikasi!
