Salah satu masalah terbesar  selama pandemi Covid-19 ialah lemahnya Presiden Jokowi dalam memastikan para pembantunya taat dan kompak menjalankan instruksi serta kebijakan secara tepat. Berulangkali kita menyaksikan kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dan kontraproduktif dalam penanganan pandemi yang diakibatkan oleh ego sektoral, ketidaktegasan di lapangan, kurangnya sinergi dan sebagainya.
Sepanjang itu pula presiden seolah membiarkannya saja. Agak sulit menerima alasan  bahwa presiden tidak mengetahui masalah yang ada. Barangkali presiden sendiri tidak mau mengevaluasi kinerja menteri-menteri tertentu yang mestinya bertanggung jawab.
Ketidakselarasan antara harapan presiden dengan kebijakan turunan di lapangan menjadi contoh buruk yang akhirnya diikuti oleh masyarakat. Tidak sinerginya para pembantu presiden dalam menangani pandemi jadi cerminan ketidakkompakkan masyarakat dalam bekerja sama memerangi Covid-19.
Itulah mengapa setelah satu tahun Covid-19 menyerang Indonesia, belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Kita hanya tahu perang masih panjang dan mungkin akan lebih panjang lagi.
Contoh terbaru yang menggambarkan ketidaktaatan dan ketidakkompakkan lembaga dalam mengeksekusi perintah presiden ialah soal larangan mudik pada 2021.
Kamis, 8 April 2021, akun instagram Presiden Jokowi mengunggah seruan kepada masyarakat Indonesia yang berbunyi "Tak Perlu Mudik!". Ini merupakan penegasan langsung dari presiden bahwa larangan mudik sudah bersifat final dan harus ditaati demi mengendalikan pandemi serta mencegah lonjakan kasus positif yang dipicu oleh mobilitas masyarakat.
Pada hari yang sama pula KemenPANRB resmi menetapkan larangan mudik bagi ASN. Menteri Tahjo Kumolo menegaskan akan ada sanksi bagi ASN yang nekat mudik pada lebaran 2021.
Namun, lucunya pada saat bersamaan perusahaan transportasi negara, yakni PT KAI Â justru memutuskan untuk mempermudah dan mempermurah syarat bepergian.
Mulai 9 April 2021, tarif rapid antigen di stasiun-stasiun KA diturunkan menjadi hanya sebesar Rp85.000. Penurunan tarif rapid antigen sebagai syarat bepergian ini berselang beberapa hari setelah KAI juga menambah fasilitas tes GeNose yang hadir di 44 stasiun.
Kebijakan KAI yang mempermudah dan mempermurah tes rapid antigen disertai perluasan layanan GeNose jelang Ramadan akan kontraproduktif dengan larangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab itu mendorong masyarakat berbondong-bondong mudik lebih awal.
