Begitu pula sekarang saat Presiden dihadapkan pada keharusan untuk memilih menteri KKP yang baru. Selagi posisi menteri secara ad interim dipegang oleh Luhut, tekanan-tekanan menghampiri Presiden selama beberapa hari ke depan.
Sebab partai-partai politik pendukung pemerintah mendapatkan angin untuk menambah jatah menteri. Sementara partai-partai di luar pemerintahan mengintip peluang untuk merapat dan menawarkan diri menjadi "teman" yang baik.
Melihat kecenderungan bagaimana Presiden Jokowi mengambil keputusan akhir-akhir ini, ditambah kebutuhan untuk menjaga dukungan yang solid bagi pemerintah guna mengatasi masalah pandemi dan sederet kesulitan lain, wajar jika Presiden Jokowi menempuh jalur kompromi dan deal politik dalam menentukan menteri KKP yang baru.
Seorang kader Gerindra bisa kembali menduduki posisi itu dengan pertimbangan untuk menjaga ikatan antara Presiden dengan Prabowo Subianto. Lagipula Prabowo dan Gerindra masih memiliki nilai tawar untuk tetap meminta jatah menteri.
Itu sebabnya bisa dimengerti jika muncul opini yang menempatkan Sandiaga Uno dan sosok kontroversial Fadli Zon sebagai calon pengganti Edhy. Meskipun sosok seperti Fadli Zon jauh dari ideal untuk menjabat sebagai menteri KKP.
Di sisi lain kita patut meyakini bahwa dalam benak Presiden Jokowi sebenarnya telah ada beberapa atau bahkan satu nama yang dianggap paling tepat untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sosok itu sangat dipercaya oleh Presiden Jokowi dan telah jelas diketahui olehnya mampu melawan tangan-tangan mafia. Orang yang bukan hanya anti korupsi, tapi juga memiliki keberanian untuk memberantas korupsi dari dalam.
Tidak sulit menebak bahwa nama Ahok terlintas dalam benak presiden saat menerima kabar seorang menterinya tertangkap oleh KPK. Presiden paham siapa yang pantas menggantikan menteri tersebut.
Bagi Jokowi sosok Ahok lebih dari bisa dipercaya untuk mengemban tanggung jawab membereskan masalah di kementerian, tapi juga memberikan ketenangan bahwa visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan terjaga serta berjalan sebagai mana mestinya.
Ahok pun bisa menjadi jalan tengah "kompromi" antara Presiden dengan Prabowo Subianto sebab antara Ahok dan Prabowo memiliki kedekatan yang mangatasi masa lalu Ahok dengan Gerindra.
Lebih dari itu, memindahkan Ahok dari kantornya saat ini di Pertamina ke Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi salah satu cara bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan komitmennya perihal "tanpa beban" dalam melakukan yang terbaik demi negara dan rakyat. Serta jadi pembuktian sejauh mana Presiden Jokowi dan pemerintah menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas pembangunan.
