Ingin Rekonsiliasi? Enak Saja!

Pemungutan suara telah usai. Bersatunya masyarakat yang terbelah menjadi prioritas. Sementara di tingkat elit rekonsiliasi seringkali hanya sebuah cara dan jalan untuk mencari "keselamatan" sendiri.

Hari-hari setelah pemungutan suara pemilu para politisi bangun pagi-pagi. Dimulai dengan meregangkan otot sebentar, dilanjutkan mandi air hangat, lalu menyeruput kopi sekali teguk. Sungguh nikmat hari mereka.

Koran pagi dibaca, tapi hanya sebentar. Ada yang lebih penting, yaitu memantau media sosial. Daftar trending topic diperiksa, kemudian disusurinya cuitan-cuitan dengan tanda pagar teratas.

Kini tubuh mereka segera berpindah. Muncul di layar TV-TV dan seperti biasanya mereka banyak bicara dengan sesekali sok berfilsafat. Di antara mereka ada yang bicara hanya untuk memperlihatkan betapa rendahnya kualitas lawakan mereka. Ada pula yang dari omongannya memperlihatkan bahwa akal sehat mereka mendesak untuk di-upgrade, itu pun kalau masih bisa diselamatkan.

Satu di antara beberapa hal yang mulai banyak dibicarakan setelah pemungutan suara usai adalah soal rekonsiliasi, rujuk nasional, atau apa pun namanya. 

Menguatkan lagi kebersamaan sesama anak bangsa memang perlu disegerakan mengingat terlalu lama sudah masyarakat terpecah. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun masyarakat terbelah dan terkotak-kotak secara tajam. 

Ketegangan politik yang berimbas sangat luas dan diwarnai saling hina tak terhindarkan seolah itulah satu-satunya yang bisa dikerjakan. Fitnah dan hoaks tak henti diproduksi untuk disebarkan secara masif seolah itu adalah cara yang halal. Selama itu awan kebencian menyelimuti kehidupan. 

Terlalu besar yang telah dikorbankan. Maka upaya-upaya yang mengarah ke persatuan penting untuk dilakukan. Namun, tunggu dulu.

Kita tahu bahwa polarisasi dalam bentuk apa pun tidak terjadi begitu saja. Terpecahnya masyarakat dan rusaknya jalinan solidaritas yang dalam beberapa aspek mencederai nilai-nilai moral dan kemanusiaan muncul bukan tanpa faktor yang kuat. Ada otak, kaki, dan tangan di luar tubuh masyarakat yang terbelah yang bermain.

Politisi kita, tentu tidak semuanya, memainkan peran dalam menciptakan masyarakat yang terbelah selama ini. Tidak terlalu sulit untuk menandai hal itu. Perilaku saling hina dan fitnah yang menjangkiti masyarakat sepanjang berlangsungnya kontes politik, mulai dari pilkada hingga pilpres, jika ditelusuri niscaya akan tertangkap dengan jelas adanya "sumbangan" dari para politisi.

Selama masa kampanye begitu sering disaksikan pertarungan yang bukan adu visi dan gagasan melainkan pertunjukkan sikap primitif. Mereka bilang ini adalah strategi politik yang biasa. Namun, mereka sedang menjadikan nasib rakyat dan bangsa di meja taruhan yang sesungguhnya mereka tak mau menanggung risikonya sehingga mereka mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk ikut serta.

Dengan memanipulasi masyarakat, salah satunya melalui simbol-simbol agama, para sutradara dan aktor memproduksi "laskar berani mati" yang siap berperang. Masyarakat dibiarkan berperang di garis depan sementara para politisi ini cukup memantau hasilnya dari jauh dan dari melalui media sosial. 

Masyarakat dibiarkan berhadapan-hadapan untuk saling menciptakan kepedihan, sedangkan para politisi ini cukup memberikan "motivasi" melalui omongan-omongan yang tidak bermutu di layar TV.

Lalu tiba-tiba mereka berkata: "Marilah kita sudahi, pemilu sudah selesai. Kemarin kita bermusuhan, tapi hari ini harus menjadi kawan".

Hari-hari ini dan nanti jangan heran jika banyak politisi dan kelompok oportunis berkata demikian. Di antara mereka begitu menyakinkan saat mengatakan rekonsiliasi seolah-olah mereka tak pernah mengumbar provokasi dan hasutan yang juga sangat menyakinkan.

Apa yang menurut mereka rekonsiliasi barangkali hanya cara untuk mencari "keselamatan" dan "kenikmatan" kelompok sendiri. Setelah semakin jelas siapa pemenang pemilu, mereka banting setir dengan mengalihkan seluruh tanggungan serta beban kepada rakyat. Mereka begitu mudah "rujuk" sementara di bawah orang-orang ditinggalkan dengan warisan kebencian dan kedunguan.

Para politisi semacam ini perlu diberi pelajaran. Kepada para sutradara dan aktor utama tindakan harus diambil. Mereka pertama-tama harus dipaksa untuk minimal mengambil dan menjalankan tanggung jawab moral atas apa yang mereka perbuat dalam menciptakan perpecahan bangsa.  Tidak semudah itu rekonsiliasi sedangkan masyarakat dibiarkan jatuh bangun sendirian dengan kepedihan yang tertinggal.