Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 baru saja diketuk palu oleh DPRD DKI, artinya anggaran yang mencapai angka 77 triliun ini sudah disahkan menjadi APBD DKI Jakarta tahun 2018 mendatang dan tinggal setahap lagi APBD ini dapat digunakan alias menunggu persetujuan Mendagri saja. Jika Mendagri dalam 15 hari tak merevisi APBD itu maka dapat dipastikan APBD itu sudah oke oce.
Namun APBD ini tetap saja menyisakan cerita kurang enak kepada publik. Sebab dalam pembahasan kali ini ada sejumlah kontroversi yang mewarnai pembahasan APBD di era Gubernur Anies Baswedan ini. Sejumlah mata anggaran sempat menjadi "bulan-bulan" para nitizen.
Sebut saja dana hibah yang terdapat dalam APBD DKI 2018 ini dianggap terlalu berlebihan. Sebab belanja hibah yang mencapai Rp 1,7 triliun dalam APBD DKI 2018 ini dinilai tidak tetap sasaran salah satu yang jadi sorotan adalahnya munculnya dua anggaran nyeleneh yakni hibah sebesar Rp 500 juta kepada Laskar Merah Putih DKI Jakarta dan Rp 1 Milyar untuk Komando Resimen Mahasiswa Jakarta Raya Jayakarta. Meski kemudian dana hibah LAskar Merah putih dipotong 80 % jadi Rp 100 juta saja.
Selain dana hibah, nitizen juga menyasar anggaran perbaikan kolam DPRD DKI yang nilainya mencapai Rp 650 juta. Kolam macam apa ya yang kira-kira akan dibangun oleh DPRD dengan anggaran sebanyak itu? Nitizen pun bereaksi keras dan akhirnya dana tersebut dicoret langsung oleh Ketua DPRD DKI.
Masih belum puas para nitizen dan jurnalis juga kemudian memburu anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 28 miliar. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 2 milyaran saja. Meski tak ditolak, anggaran dan jumlah personil yang demikian banyak tetap menjadi sorotan. Apalagi Gubernur Anies Baswedan kemudian malah membuat sebuah peryataan blunder bahwa besaran anggaran TGUPP tersebut memang sepenuhnya dia inginkan karena di periode gubernur sebelumnya anggarannya tidak jelas karena dibiayai oleh pihak swasta.
Pernyataan ini kemudian dibantah oleh Kepala Badan Kepegawaian Agus Suradika dan mantan PLT Gubernur DKI Jakarta, Sonny Sumarsono. Keduanya menyatakan bahwa TGUPP tak pernah dibiayai oleh pihak swasta, bahkan di era Ahok ada lagi staf khusus juga yang gajinya diambil dari operasional gubernur kala itu dan bukan dibudget di APBD seperti sekarang. Bahkan Sony dengan keras menyatakan kepada wartawan bahwa sebuah kebodohan kalau ada swasta yang mau membiayai TGUPP ini.
Anggaran Sekretariat Dewan yang meroket tajam dari Rp 126 miliar menjadi Rp 346 miliar (dalam R-APBD 2018) yang kemudian terungkap bahwa Rp 107 milyar akan digunakan untuk keperluan para wakil rakyat studi banding ke luar negeri pun lagi-lagi jadi sorotan. Maka kemudian DPRD "mendiskon" anggaran sebesar Rp 40 milyar.
Meski tak seluruhnya berhasil "memangkas" anggaran-anggaran dalam APBD 2018, paling tidak apa yang dilakukan publik ini cukup mampu mempengaruhi pengambilan keputusan soal APBD ini. Ini semua tak lepas dari keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam mencanangkan standar E-Budgeting mereka dan transparansi kepada public lewat situs APBD DKI yang mereka buat. Sehingga public pun dapat ikut serta "mengulik-ngulik" semua anggaran itu.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno pun mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan publik dalam menyoroti APBD 2018 ini pastilah sangat bermanfaat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran ke depan. "Jadi, tulis saja yang bombastis gitu, itu akan mengangkat minat dari masyarakat menyisir APBD dan itu bagus sekali," kata Sandiaga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengaku beruntung karena banyak pihak yang memantau R-APBD DKI 2018. Dia ingin semua rencana anggaran itu terus diperhatikan. "Malah justru perhatikan saja semuanya. Kami beruntung, (anggaran) tahun ini banyak yang ngelihatin," kata Anies. Anies mengatakan lebih banyak pihak yang "memelototi" R-APBD 2018 maka akan menghasilkan APBD yang baik.
Melihat fenomena yang terjadi pada APBD 2018 ini, tampaknya memang kita bisa melihat adanya perubahan paradigma masyarakat DKI. Kalau sebelumnya masyarakat begitu acuh pada yang namanya APBD, sejak era Jokowi kemudian Ahok dan terakhir Djarot masyarakat "dipaksa" untuk peduli pada APBD karena pembahasannya dibuat transparan karena dipampang di situs milik Pemprov DKI. Jika selama ini anggaran itu terkunci rapat, dalam 5 tahun terakhir ini anggaran terbuka bebas sehingga ketika ada sedikit saja yang aneh masyarakat pasti akan bereaksi.