Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang kian semakin dekat, ancaman kecurangan juga semakin dekat. Setelah hebohnya bagi-bagi uang untuk kepala desa di Asahan kini Djarot Sihar membuat masyarakat kembali heboh dengan terbitnya E-KTP Djarot yang berkedudukan di Kota Medan, yang artinya dikeluarkan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
Tapi nanti dulu, Djarot Syaiful Hidayat berkeyakinan kalau E-KTP yang ditangannya merupakan E-KTP Asli namun masyarakat meragukannya karena mayoritas masyarakat Medan ketika membuat E-KTP Paling cepat siap sekitar 6 Bulanan. Lantas mereka terkejut dengan tercetaknya E-KTPnya Djarot yang semula sebulan lalu beredarnya E-KTP Djarot warga Blitar.
Apakah ini bisa dikatakan sajian istimewa untuk calon pemimpin? tegas Warga Medan menolaknya karena yang mereka tahu pemimpin itu MELAYANI bukan DILAYANI. Warga Medan bayar pajak ke Negara untuk dapat dilayani. Mereka meluapkan kekesalan lewat ciutan dan postingan di media social karena tak ada lagi tempat mengadu dan berkeluh kesah.
Kasus E-KTP Djarot Kota Medan merupakan kesalahan besar yang beliau pertontonkan hanya karena hasrat kekuasaan sehingga Djarot tak mampu mengerem dirinya untuk tidak menimbulkan KECEMBURUAN SOSIAL. Pasti seorang Djarot sudah mengerti tentang KECEMBURUAN SOSIAL tapi mengapa beliau tetap lakukan?
