Mohon tunggu...
L. Wahyu Putra Utama
L. Wahyu Putra Utama Mohon Tunggu... Penikmat Kopi

Literasi dan Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Demi Masa Depan, Demokrat Sebaiknya Jadi Oposisi

11 Juni 2019   14:51 Diperbarui: 12 Juni 2019   02:25 0 7 2 Mohon Tunggu...
Demi Masa Depan, Demokrat Sebaiknya Jadi Oposisi
AHY dan Jokowi | (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Dua kali AHY bertemu dengan Presiden Jokowi, pertemuan tersebut sekaligus sebagai sinyal arah Demokrat paska Pemilu 2019. Partai Demokrat meski aman, namun suara parpol besutan SBY itu sebenarnya sedang krisis karena mengalami trend penurunan dalam perolehan suara nasional.

Pertemuan AHY dan Pak Jokowi memiliki catatan tersendiri, setidaknya dalam konteks partai, Demokrat dan PDIP, SBY dan Megawati yang tak pernah akur nantinya hubungan kedua tokoh itu akan kembali harmonis, itu hanya soal waktu saja. Apalagi AHY digadang akan masuk dalam bursa menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 dan Demokrat solid dalam koalisi pemerintah Jokowi.

AHY dan istana sedang mesra, apabila pada pertemuan pertama, tokoh muda (AHY-Jokowi) sebatas dialog dan bualan politik setelah Pemilu, pertemuan pasca-lebaran makin meyakinkan publik bahwa nantinya AHY benar-benar berhenti menjadi oposisi atau setidaknya menjadi partai moderat dalam parlemen.

Apakah strategi Demokrat sudah tepat? Dalam konteks rekonsiliasi politik memanasnya pemilu, langkah demokrat sudah sangat rasioal, amarah publik atas kerusuhan dapat diredam ketika dua tokoh tersebut bertemu di istana. Tetapi, sebagai sebuah strategi politik jangka panjang, sikap Demokrat sangatlah tidak tepat atau bahkan merugikan.

Untuk saat ini, langkah konkret dan rasional Demokrat agar elektabilitas partai tidak merosot hanya dengan beroposisi. Belajarlah dari Partai Hanura, partai itu kini bahkan tak lolos ke Senayan. Meskipun beberapa partai dari koalisi Jokowi mengalami peningkatan signifikan, seperti misalnya PKB dan Nasdem. Perlu dipahami, signifikansi perolehan suara partai-partai itu karena dukungan akar rumput. Suara partai PDIP tak lepas dari citra Jokowi, pun demikian dengan PKB yang menghimpun suara Nahdlatul Ulama.

Berbeda dengan Demokrat, selepas SBY, belum ada yang dapat mengganti citra politiknya. Demikian AHY, jalan politiknya masih seumur jagung, partai Demokrat pun belum percaya dirinya sepenuhnya.

Oleh sebab itu, Demokrat sebaiknya menjadi oposisi, untuk mempertahankan nasb partai lima tahun mendatang. Di tengah ketidakpastian, persaingan partai pasti akan makin sulit. Di tengah partai-partai baru yang progresif, dan partai lawas yang makin kuat, sudah pasti Demokrat akan tertatih-tatih.

Langkah Rasional Demokrat

Alasan agar Demokrat menjadi oposisi karena dua alasan subtantif. Pertama, untuk menjaga demokrasi tetap berjalan maka yang dibutuhkan adalah sikap oposisi. Di Parlemen, koalisi Jokowi sangat kuat, bahkan PDI-P memperoleh suara nasional hampir 20% artinya ditambah PKB, dan Nasdem koalisi pemerintah tak akan goyah. Dalam Parlemen, dibutuhkan keseimbangan (balences) agar pemerintahan berjalan dan arah kebijakan itu terukur. 

Kedua, demi masa depan Demokrat. Masuk dalam koalisi pemerintah artinya mempersempit nalar demokrasi, masuk dalam koalisi artinya rambu kuning bagi elektabilitas partai.

Faktanya, secara internal, soliditas partai Demokrat sedang kritis. Siapa tokoh yang dapat benar-benar berpengaruh? SBY tak lagi seperti dulu. Lima tahun terakhir, SBY mengambil sikap defensive, politik baginya tak lagi menarik. Namun, untuk mempertahankan dan melanjutkan marwah partai besarnya, dia harus mengambil langkah cepat dengan menarik AHY sebagai proyeksi pimpinan partai sekaligus kandidat Presiden 2024.

Untuk menjadi pimpinan partai itu sudah pasti. Tapi menjadi pemimpin Indonesia 2024 sepertinya berat. Melihat track-record kepemimpinan dan jalan politiknya sehingga menyandingkan elektabilitas AHY dengan Anis Baswedan, Khofifah, Emil, Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno agaknya berat.

"Dengan menjadi oposisi, citra demokrat akan menjadi lebih baik, sebab menjadi oposisi artinya idealitas itu dipertahankan. Untuk hari ini, hanya suara oposisi yang masih bisa diharapkan".

Demokrat perlu belajar seperti PDI-P, Gerindra dan PKS. Sepuluh tahun di bawah kepemimpinan SBY, Partai berlambang Banteng itu melawan arus pemerintahan. Sikap politiknya begitu keras terhadap kebijakan-kebijakan SBY. Kini, partai berlambang Banteng itu mencatat rekor sejarah sebagai partai paling subur.

Demikian dengan partai Gerindra dan PKS, meski Prabowo beberapa kali gagal dalam pentas tertinggi negara. Tetapi dia patut bangga, elektabilitas partai secara nasional terus merangkak naik dan bahkan mampu bercokol di bawah PDIP. Juga PKS, partai berhaluan nasionalis-religius itu berhasil mendepak partai-partai kuat sebelumnya.

Hendaknya demokrat juga melihat ruang kosong ini, ber-oposisi artinya memperbaiki nasib partai. Sebaliknya, masuk dalam lingkaran koalisi pemerintah berarti rambu kuning, jangan sampai suara partai demokrat terus tergerus.