L. Wahyu Putra Utama
L. Wahyu Putra Utama Editor Buku, Penulis, Kolumnis dan Pengajar

Literasi dan Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Kuasa dan Hoaks di Era Masyarakat "Post-Truth"

8 April 2019   20:20 Diperbarui: 9 April 2019   03:27 924 8 2
Kuasa dan Hoaks di Era Masyarakat "Post-Truth"
Ilustrasi: integrallife.com

George Orwell mengatakan "In time of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act", bahwa di zaman penipuan universal, mengatakan sebuah kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner. Ungkapan ini terasa benar, post-truth (pasca-kebenaran) yang sedang menjangkiti manusia post-modern, hidup dalam bayang yang dianggap benar namun sebanarnya itu adalah sebuah kebohongan.

Produk baru yang lahir dari rahim post-modern saat ini yaitu post-truth society atau masyarakat pasca-kebenaran. Post-truth bukanlah gejala positif dari modernisme, melainkan sebuah fenomena accindental, wabah sosial yang telah menjangkiti semua elemen masyarakat.

Wabah sosial ini, sebelumnya tak pernah terdeteksi oleh para teoretikus. Sebaliknya, post-modern didesain untuk menatap masa depan baik bagi umat manusia; keadilan, kesejahteraan, kemajuan dan gairah hermoni masyarakat.

Sosiolog klasik, Auguste Comte sebelumnya, telah meramalkan tahap sejarah intelektual umat manusia yang kemudian dikenal dengan hukum tiga tahap, tahap ke-tiga disebut sebagai akhir dari intelektual kehidupan manusia. Intinya, sejarah manusia secara evolutif akan melalui tiga tahap yaitu teologis, metafisik dan positivistik.

Menurutnya, masa teologis dan metafisik adalah periode di mana nuansa perilaku dan pemikiran manusia masih terikat dengan norma, sistem kepercayaan, cara pandang masyarakat yang terbatas.

Sementara tahap ketiga yaitu positivistik, ditandai dengan perubahan total pada semua aspek kehidupan masyarakat, terjadi dinamisasi pola berfikir yang maju dan progresif. Cara pandang positivisme ini disinyalir menjadi landasan berfikir rasional, pasti dan terukur.

Hingga hari ini, segala capaian modernisme dalam teknologi nyatanya tak dapat melakukan penyelarasan dalam sosial terutama keadilan dan masalah kemanusiaan.

Jika teknologi berguna mempermudah akses manusia, maka sebaliknya teknologi pun menyimpan daya destruksi. Jadi, modernisme berhasil menciptakan manusia positivistik, namun gagal melahirkan produk yang peka terhadap sosial, yang ada adalah memanfaatkan atau dimanfaatkan, dalam istilah Machiavelli yaitu binatang politik yang haus kekuasaan.

Postmodern ingin bebas dari tuduhan itu. Postmodern menawarkan solusi atas kegagalan modernisme dalam menciptakan keadilan dan prinsip kemanusiaan lainnya.

Prinsipnya, postmodern (postmo) adalah perpaduan antara inovasi dan keramahan lingkungan, teknologi dan kesejahteraan, rasionalitas dan norma.

Akan tetapi, ditengah proses itu, proyeksi ini berjalan di luar dugaan, postmo terjangkit wabah yang menghambat implementasi dari terwujudnya positivisme intelektual manusia. Meski, tanda watak rasional itu dominan, tetapi tidak diikuti kemampuan untuk mendeteksi kebenaran.

Dengan demikian, pertanyaan dasarnya adalah jika kita menyadari post-truth adalah wabah sosial, lalu apa solusi untuk mencegah watak post-truth ini? solusinya ada ditangan kekuasaan. Bila kekuasaan mampu membentuk daya pikir ilmiah atau tradisi intelektual dan masyarakat memiliki kesadaran (awareness) untuk mengidentifikasi kebenaran, maka kebohongan, karakter dari pasca-kebenaran tidak akan terjadi.

Masalahnya, kekuasaan telah memanfaatkan post-truth untuk mengendalikan pikiran publik, mendesain agar nampak kekuasaan hadir dengan kebenaran tunggal sehingga kadang ia muncul dengan watak otoriter; pengendali kebenaran, membolak-balikkan fakta atau bahkan berita palsu pun dimanfaatkan hanya kepentingan kekuasan. Watak otoriter kuasa ini melahirkan opsi ketiga setelah kekuasaan dan media yaitu masyarakat. Kekuasaan mengendalikan media, masyarakat memilih jalan lain untuk menciptakan kebenaran.

Jadi, hadirnya post-truth karena kekuasaan gagal membuka keran kebebasan informasi sehingga masyarakat memilih yang sebenarnya palsu (hoax) tetapi dianggap benar untuk melawan otoritarianisme kuasa. Post-truth adalah kegagalan kuasa mentransmisikan kebenaran pada publik, sehingga publik lebih memilih berita fiktif sebagai alat perlawanan.

Contoh sederhana, ketika presiden pada awal pemerintahannya (2014) meyakinkan publik bahwa ekonomi Indonesia akan meroket, kurs-rupiah akan mengalami penguatan, namun faktanya, empat tahun berkuasa, ekonomi Indonesia tak sanggup melawan terjangan kondisi global, meleset dari rencana. Namun, kuasa tetap mengklaim berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan narasi versi kekuasaan.

 Post-Truth dan Kekuasaan 

Menurut James Ball dalam bukunya "Post-Truth; How Bullshit Conquered The World" menjelaskan, wabah Post-Truth terjadi karena dua fenomena politik yaitu retorika politik presiden Donald Trump dan Brexit, upaya Inggris Raya keluar dari Uni Eropa.

Pertama, memang bukan hal baru dalam kontestasi presiden bahwa retorika hanya komuditas politik. Tetapi pada tahun 2016, Donald Trump membawa warna baru dalam kluster retorikanya terutama tentang sebuah fakta yang tidak masuk akal, tuduhan yang tak dapat dibuktikan sekaligus kontroversial.

Contoh sederhana, kebijakan pajak Donald Trump, ia mengklaim pemotongan pajak dapat membantu mendorong pertumbuhan AS hingga mencapai 5 hingga 6% per tahun; angka di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi domestik selama tiga puluh tahun terakhir.  

Kedua, Referendum Britania Raya pada 23 Juni 2016, ketika perusahaan dan politisi Inggris selama berbulan-bulan berupaya mewujudkan referendum yang menegaskan bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2